Hadiri GPIPS 2026, Sekda Dewa Indra Tegaskan Insentif Lindungi Lahan Pertanian
Pembebasan PBB hingga Sekolah Gratis Jadi Bentuk Nyata Keberpihakan Pemerintah Jaga Stabilitas Pangan di Bali
TABANAN, MataDewata.com | Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menjaga stabilitas pangan, salah satunya melalui perlindungan terhadap persawahan dan lahan pertanian produktif. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra 2026 di DTW Subak Jatiluwih, Tabanan, Senin (27/7/2026).
Dewa Made Indra mengungkapkan bahwa menjaga keberlangsungan lahan pertanian produktif di tengah tekanan alih fungsi lahan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya konkret, termasuk pemberian insentif berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan persawahan yang diterapkan di Kabupaten Tabanan, Badung, dan Gianyar. Selain pembebasan PBB, Pemkab Badung bahkan memberikan dukungan tambahan berupa sekolah gratis bagi anak-anak petani.
Sementara itu, pembukaan GPIPS 2026 yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, serta kepala daerah se-Bali, NTB, dan NTT ini juga menekankan pentingnya penguatan sinergi distribusi dan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di kawasan Bali-Nusra. Hp-MD
