Transformasi KPU Badung: Tinggalkan Stigma “Kurang Kerjaan” Usai Pemilu Lewat Budaya Layanan SERVICE dan KERIS
BADUNG, MataDewata.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung terus bergerak memantapkan perannya sebagai lembaga pelayanan publik yang modern dan transparan. Langkah strategis ini dikukuhkan secara resmi melalui penyelenggaraan seminar bertajuk “Transformasi Layanan Informasi Publik Berdasarkan Budaya SERVICE dan Budaya Kerja KERIS”.
Berlangsung di Ruang Rapat Nayakottama, Kantor KPU Kabupaten Badung, Mangupura, Selasa (10/11/2026).
Ketua KPU Kabupaten Badung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menegaskan bahwa transformasi birokrasi ini dirancang khusus untuk menjawab stigma keliru yang masih kerap beredar di masyarakat, yakni anggapan bahwa KPU seolah tidak memiliki pekerjaan atau “menganggur” saat tahapan dan musim pemilu telah usai.
Melalui implementasi budaya kerja yang baru, KPU Badung ingin membuktikan wujud nyata bahwa pelayanan pendataan dan keterbukaan informasi kepada publik tetap beroperasi secara optimal dan berkesinambungan setiap harinya.
Dalam praktik pelayanannya, KPU Badung kini mengusung moto SERVICE (Smile, Eye Contact, Recognition, Voice, Informed, Clean & Tidy) sebagai standar Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan prima yang ramah, jelas, dan transparan bagi setiap tamu maupun pemohon informasi.
Selain itu, jajaran internal juga diwajibkan menerapkan tata nilai budaya kerja KERIS yang diadaptasi langsung dari kearifan lokal Bali serta representasi bentuk geografis Kabupaten Badung.
Nilai KERIS tersebut memuat lima prinsip utama, yakni: Kemandirian (otonom dan bebas intervensi), Efektif dan Efisien (optimalisasi sumber daya), Responsif (tanggap terhadap aspirasi masyarakat), Integritas (menjunjung tinggi kejujuran dan akuntabilitas), serta Sinergitas (kolaborasi harmonis dalam berorganisasi).
Hal senada turut ditekankan oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, yang hadir langsung dalam forum tersebut. Menurutnya, paradigma lama yang memposisikan KPU murni sekadar sebagai panitia penyelenggara teknis pencoblosan pemilu kini sudah tidak relevan lagi.
Saat ini, institusi KPU telah berevolusi menjadi lembaga pelayanan publik secara utuh yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi pemilih, peserta pemilu, maupun pemangku kepentingan (stakeholder) yang membutuhkan basis data kepemiluan yang valid.
Melalui penerapan semboyan SERVICE dan budaya kerja KERIS yang mengakar pada kearifan lokal, KPU Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik secara internal kelembagaan maupun eksternal kemasyarakatan. Transformasi ini menjadi garansi bagi krama Badung untuk senantiasa mendapatkan informasi kepemiluan yang akurat, cepat, dan terpercaya kapan pun dibutuhkan. On-MD
