Kawal Regulasi Daerah, Bapemperda Tabanan Siapkan 10 Ranperda Strategis Termasuk Nasib Petani dan Ekonomi Kreatif
TABANAN, MataDewata.com | Penyelenggaraan pendidikan, perlindungan petani, pengembangan ekonomi kreatif hingga pemilihan 25 perbekel menjadi sejumlah agenda yang masuk dalam usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tabanan Tahun 2027. Sebanyak 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diusulkan eksekutif untuk dibahas dalam pembentukan regulasi daerah mendatang.
Usulan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Propemperda Tahun 2027 dibahas dalam rapat kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Tabanan bersama perangkat daerah terkait yang dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda, I Wayan Eddy Nugraha Giri, dengan salah satu regulasi yang kembali didorong adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertempat di Ruang Rapat Fraksi DPRD Tabanan Selasa (10/11/2026).
“Memang ini semua kan ketentuan perundang-undangan. Kita harus ini kan untuk penyelenggaraan pendidikan,” ujar Eddy Nugraha usai memimpin rapat.
Selain pendidikan, perhatian juga diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan petani melalui perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Menurut Eddy, keberadaan regulasi tersebut penting untuk memastikan pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada petani.
“Bagaimana kita memberikan perlindungan kepada petani. Mengenai perlindungan petani itu kewajiban kita,” tegasnya.
Eddy Nugraha mengutarakan bahwa di bidang perekonomian, usulan Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tabanan turut menjadi bagian dari agenda pembentukan regulasi 2027.
“Itu pengembangan ekonomi kreatif,” ucapnya.
Sementara di sektor pariwisata, eksekutif mengusulkan Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan Tahun 2028–2045. Eddy menyebut penyusunan rencana induk tersebut merupakan kebutuhan daerah sekaligus bagian dari pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
“Itu rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Tabanan. Ini kan tentu kebutuhan daripada perundang-undangan,” terangnya.
Agenda lain yang mendapat perhatian khusus adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa atau perbekel. Eddy menyebut regulasi tersebut mendesak untuk diselesaikan karena Tabanan akan menyelenggarakan pemilihan 25 perbekel pada 2027.
“Yang urgen kan ini penyelenggaraan pemilihan perbekel. Paling tidak bulan Maret atau April 2027 ini harus sudah selesai,” jelasnya.
Ia menambahkan, persiapan regulasi perlu dilakukan mengingat jumlah desa yang akan melaksanakan pemilihan perbekel mencapai 25 desa. “Karena kita akan menyelenggarakan pemilihan perbekel, ada 25 kepala desa itu nanti,” lanjutnya.
Eddy juga menyampaikan harapan agar usulan pembentukan regulasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan DPRD maupun keinginan Bupati Tabanan. “Ya, untuk mungkinlah seperti keinginan kita bisa seperti itu. Dan mungkin ketentuan-ketentuan daripada di DPR mengarah ke sana maupun dari Bapak Bupati juga ada keinginan seperti itu,” ungkapnya.
Adapun 10 Ranperda yang diusulkan eksekutif untuk Propemperda 2027 meliputi:
Penyelenggaraan Pendidikan
APBD Tahun Anggaran 2028
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026
Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tabanan
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan Tahun 2028–2045
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama
Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Selain sejumlah regulasi tersebut, usulan Propemperda 2027 juga mencakup tiga Ranperda terkait siklus penganggaran daerah, yakni APBD 2028, Perubahan APBD 2027, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026. On-MD
