Ketua DPRD Tabanan Nyoman Arnawa Tekankan Sinergi Eksekutif dan Perencanaan Realistis di RAPBD 2027

TABANAN, MataDewata.com | Lembaga legislatif terus mengawal ketat arsitektur perencanaan keuangan daerah menyongsong tahun mendatang. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P., memberikan arahan tegas guna merajut sinergi optimal antara pihak legislatif dan eksekutif.

Penekanan strategis tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran Perangkat Daerah Unit Penghasil, Selasa (10/11/2026).

Politisi kawakan ini menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antar-instansi terkait dalam menyusun komponen pendapatan dan belanja daerah. Menurut Nyoman Arnawa, penyusunan postur anggaran, khususnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan menembus angka Rp951,10 miliar lebih pada 2027, wajib dikalkulasikan secara cermat, terukur, dan mutlak realistis.

Hal ini untuk memastikan kemampuan ruang fiskal daerah benar-benar selaras dengan tingkat kebutuhan masyarakat serta kondisi faktual yang terjadi di lapangan, terlebih mengingat capaian PAD hingga akhir Oktober 2026 baru menyentuh angka Rp670 miliar.

“Pentingnya koordinasi dan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penyusunan komponen pendapatan dan belanja daerah pada APBD. Hal ini diperlukan agar perencanaan anggaran dapat disusun secara cermat, realistis, dan selaras dengan kebutuhan serta kondisi faktual di lapangan,” tegas Ketua DPRD Nyoman Arnawa.

Lebih jauh, figur nomor satu di lembaga wakil rakyat Lumbung Beras Bali ini juga mewanti-wanti jajaran eksekutif agar kebijakan pengetatan dan rasionalisasi belanja daerah yang tercatat turun 5,51 persen menjadi Rp2,13 triliun tidak sampai mengesampingkan eksekusi program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi perekonomian rakyat.

Oleh karena itu, Nyoman Arnawa mendesak adanya penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengamankan jalannya program-program krusial. Ketelitian eksekutif dituntut tidak hanya untuk mengoptimalkan serapan anggaran wajib, melainkan juga harus mampu mengakomodasi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Ia juga mengingatkan bahwa Pokir merupakan instrumen penjaringan aspirasi yang sangat vital dan menjadi representasi perjuangan suara krama Tabanan dari akar rumput. Sebagai penutup, Ketua Banggar DPRD Tabanan ini berharap komunikasi yang harmonis antara jajaran legislatif dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat terus dirawat dengan baik.

Adanya keterbukaan dan koordinasi yang intensif, diharapkan segala dinamika, risiko belanja yang tidak tereksekusi, hingga tantangan fiskal dalam penganggaran daerah diyakini dapat diselesaikan melalui ruang dialog yang konstruktif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Tbn-MD