Banggar DPRD Tabanan Soroti Target PAD 2027, Realisasi Pendapatan Baru Rp670 Miliar
TABANAN, MataDewata.com | Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Selain meminta target pendapatan disusun berdasarkan potensi dan capaian riil, DPRD juga mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah di tengah kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Banggar DPRD Kabupaten Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah unit penghasil, Selasa (10/11/2026).
Koordinasi antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu perhatian dalam rapat tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P., menekankan pentingnya sinergi kedua pihak dalam menyusun komponen pendapatan maupun belanja daerah agar perencanaan APBD lebih cermat, realistis, serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi faktual di lapangan.
Selain kesesuaian antara target pendapatan dan realisasi anggaran, prioritas belanja daerah juga diminta menjadi perhatian. Penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai penting agar pelaksanaan anggaran berjalan optimal tanpa mengesampingkan program prioritas, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai bagian dari upaya menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dalam arahannya, Ketua Banggar juga berharap komunikasi antara legislatif dan eksekutif tetap terjaga sehingga berbagai dinamika dalam pembahasan anggaran dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi.
Sementara itu, Ketua TAPD memaparkan bahwa PAD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp951,10 miliar lebih. Jumlah tersebut meningkat Rp23,93 miliar lebih atau 2,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp927,16 miliar lebih.
Di sisi belanja, APBD Induk Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp2,13 triliun lebih. Angka ini turun Rp124,37 miliar lebih atau 5,51 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp2,25 triliun lebih.
Pemerintah Kabupaten Tabanan menyebut alokasi belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, mendukung program serta kegiatan strategis yang berkontribusi terhadap prioritas pembangunan daerah, sekaligus membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Dalam sesi tanggapan, anggota DPRD I Wayan Lara, S.Sos menekankan agar penetapan target PAD Tahun 2027 sebesar Rp961 miliar didasarkan pada perhitungan realistis dengan memperhatikan capaian realisasi pendapatan tahun sebelumnya.
Ia juga berharap pimpinan TAPD dapat hadir secara langsung dalam setiap pembahasan rancangan anggaran. Dengan demikian, koordinasi, masukan, dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dapat terakomodasi dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Badan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa hingga 31 Oktober 2026, realisasi PAD telah mencapai lebih dari 68 persen atau sekitar Rp670 miliar. Sementara itu, realisasi pendapatan dari sektor retribusi berada pada kisaran 50 persen lebih.
Wakil Ketua I DPRD Tabanan, I Made Asta Dharma, S.E., kemudian meminta gambaran proyeksi tambahan pendapatan hingga akhir tahun anggaran serta langkah strategis yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target PAD.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Putu Yuni Widyadnyani, S.S. turut meminta penjelasan mengenai sinkronisasi kebijakan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya terkait Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant bagi Kabupaten Tabanan.
Masukan lainnya disampaikan A.A. Nyoman Darma Putra, S.Sos yang menilai perlu adanya terobosan dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Salah satunya melalui penguatan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Tabanan.
Sementara itu, I Wayan Sudiana menekankan pentingnya mengkaji kembali sumber-sumber PAD yang menjadi dasar penetapan target 2027 dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi riil daerah.
Anggota DPRD lainnya, I Putu Eka Nurcahyadi, S.H., M.H. menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD harus berpedoman pada kondisi riil dan capaian tahun 2026. Menurutnya, proses penyelarasan perlu dilakukan agar APBD lebih realistis sekaligus meminimalkan risiko belanja yang tidak dapat dieksekusi.
Ia juga berharap TAPD mampu menghadirkan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama di tengah kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat.
Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2026 juga dinilai penting agar berbagai catatan pada tahun sebelumnya dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan.
Dengan mempertimbangkan masukan dan hasil pembahasan tersebut, RAPBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 pada prinsipnya disepakati untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. On-MD
