Banggar DPRD Minta Pemkab Gali Inovasi PAD di Tengah Pengetatan Anggaran Pusat

TABANAN, MataDewata.com | Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyoroti secara tajam target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026) ini, pihak legislatif meminta eksekutif agar target pendapatan disusun secara cermat berdasarkan potensi dan capaian riil di lapangan, sekaligus mendorong optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah di tengah kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat.

Mengacu pada data pemaparan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tabanan, hingga 31 Oktober 2026, realisasi PAD baru menyentuh angka lebih dari 68 persen atau berada di kisaran Rp670 miliar, di mana sektor retribusi bahkan baru mencapai 50 persen lebih.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Tabanan, I Wayan Lara, S.Sos., mendesak agar penetapan target PAD TA 2027 yang dirancang sebesar Rp951,10 miliar lebih didasarkan pada perhitungan realistis dengan mengevaluasi langsung capaian pendapatan tahun sebelumnya. Wayan Lara juga berharap pimpinan TAPD hadir penuh dalam setiap pembahasan guna memastikan kesepakatan eksekutif dan legislatif terakomodasi secara baik.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua I DPRD Tabanan, I Made Asta Dharma, S.E., menuntut gambaran konkret mengenai proyeksi tambahan pendapatan hingga tutup tahun anggaran 2026, beserta langkah strategis taktis untuk mendukung pencapaian target PAD yang masih tertinggal.

Sementara itu, anggota dewan lainnya, Putu Yuni Widyadnyani, S.S., mempertanyakan sinkronisasi kebijakan keuangan antara daerah dan pusat, khususnya ihwal Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant untuk Kabupaten Tabanan.

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.A.P., dalam arahannya sangat menekankan krusialnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam meramu komponen pendapatan maupun belanja daerah.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan anggaran mampu berjalan optimal tanpa mengesampingkan program-program prioritas pro-rakyat, termasuk penyaluran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang notabene merupakan wadah perjuangan aspirasi masyarakat di bawah.

Berdasarkan paparan Ketua TAPD Kabupaten Tabanan, target PAD Tahun Anggaran 2027 direncanakan menembus angka Rp951,10 miliar lebih. Jumlah tersebut mengalami peningkatan proyeksi sebesar Rp23,93 miliar lebih atau setara 2,58 persen dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang dipatok Rp927,16 miliar lebih.

Di sisi lain, ironisnya, alokasi Belanja Daerah pada RAPBD Induk 2027 justru mengalami penurunan cukup signifikan. Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp2,13 triliun lebih, turun Rp124,37 miliar lebih (5,51 persen) dibandingkan APBD TA 2026 yang sempat menembus Rp2,25 triliun lebih. Pemkab Tabanan berdalih pengalokasian ini diarahkan secara ketat untuk menutupi kebutuhan belanja wajib, mengikat, dan program strategis daerah. Dt/Tr-MD