Tekan Risiko Belanja Tak Tereksekusi, Banggar DPRD Tabanan Minta Pemkab Perkuat Iklim Investasi
TABANAN, MataDewata.com | Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 dipastikan akan mendapat pengawalan ketat dari pihak legislatif. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (10/11/2026), sejumlah anggota dewan secara bergantian memberikan masukan kritis agar proyeksi pendapatan daerah tidak dipatok terlalu tinggi atau “over-estimate” tanpa dibarengi langkah konkret.
Anggota DPRD Tabanan, A.A. Nyoman Darma Putra, S.Sos., menekankan pentingnya eksekutif untuk tidak sekadar berkutat pada rutinitas administratif dalam memproyeksikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai Kabupaten Tabanan mendesak membutuhkan berbagai terobosan dan inovasi nyata untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Salah satu kunci utamanya, tegas Darma Putra, adalah melalui penguatan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu memikat investor untuk menanamkan modal dan menggerakkan roda perekonomian di Lumbung Beras Bali tersebut.
Desakan untuk merumuskan target secara realistis juga disuarakan oleh anggota dewan I Wayan Sudiana. Politisi ini mengingatkan TAPD agar mengkaji ulang secara komprehensif seluruh sumber-sumber PAD yang akan dijadikan acuan penetapan target 2027.
Kajian tersebut, menurutnya, harus tegak lurus pada potensi riil dan kondisi objektif daerah saat ini, mengingat capaian realisasi PAD hingga akhir Oktober 2026 baru menyentuh angka 68 persen (Rp670 miliar).
Lebih menukik, I Putu Eka Nurcahyadi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penyusunan postur RAPBD wajib berpedoman pada kondisi riil dan evaluasi hasil capaian tahun anggaran 2026. Ia mewanti-wanti agar proses penyelarasan ini dilakukan secara presisi demi membuat APBD 2027 menjadi lebih masuk akal dan terukur.
“Proses penyelarasan perlu dilakukan agar APBD lebih realistis serta meminimalkan risiko belanja yang tidak dapat dieksekusi. TAPD diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah di tengah kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat,” paparnya.
Meski dihujani masukan, kritikan, dan catatan tebal terkait optimalisasi pendapatan, Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, ini menyepakati agar penyusunan RAPBD TA 2027 terus dilanjutkan.
Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran 2026, pada prinsipnya seluruh fraksi di Banggar sepakat membawa draf RAPBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Dt/Tr-MD
