Anom Gumanti Harapkan Penyertaan Modal PDAM Tuntaskan Krisis Air Badung Selatan

BADUNG, MataDewata.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (9/11/2026).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri oleh seluruh jajaran Anggota DPRD Badung.

Dari pihak eksekutif, hadir secara langsung Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba, bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Badung. Turut hadir pula perwakilan instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, para perbekel/lurah se-Kabupaten Badung, serta jajaran undangan terkait lainnya.

Usai memimpin persidangan, Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menyatakan bahwa seluruh usulan, saran, maupun catatan strategis yang disampaikan oleh masing-masing fraksi telah dijawab secara komprehensif oleh pihak eksekutif melalui Bupati Badung.

Politisi senior PDI Perjuangan asal Kelurahan Kuta ini menegaskan bahwa prosedur tersebut telah berjalan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 9 ayat 3.

“Semua fraksi itu sudah dijawab oleh bupati. Sesuai dasar aturan kita di dewan, yakni Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2024 khususnya Pasal 9 ayat 3, disebutkan bahwa sebelum dewan menyetujui dan mengambil keputusan tentang rancangan peraturan daerah (raperda), tentu terlebih dahulu harus melakukan pembahasan mendalam termasuk memberikan usul, saran, pertimbangan, dan kritik konstruktif,” ungkap Anom Gumanti.

Lebih lanjut dijelaskannya, usai penyampaian jawaban pemerintah ini, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan melalui pembahasan teknis Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menuju penetapan persetujuan penetapan RAPBD menjadi APBD.

Selain pembahasan anggaran, persidangan juga menyentuh Raperda pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang akan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Mengenai pelayanan publik, Anom Gumanti berharap penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama dapat secara efektif menyelesaikan persoalan ketersediaan air bersih di wilayah Badung Selatan. Db-MD