Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali Baru 48 Persen, Komisi IV DPRD Dorong Perda Perlindungan Pekerja Rentan
DENPASAR, MataDewata.com | Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Bali masih menghadapi tantangan. Hingga kini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 48 persen. Kondisi tersebut mendorong Komisi IV DPRD Provinsi Bali mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat perlindungan pekerja, khususnya di sektor informal dan kelompok rentan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Suwirta menilai, pekerja seperti buruh, petani, nelayan, hingga tukang suun di pasar membutuhkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebab, mereka menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun kehilangan kemampuan bekerja, sementara perlindungan yang dimiliki belum memadai.
Hal tersebut disampaikan Suwirta setelah menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan bersama pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bali di Ruang Bapemperda, Senin (9/11/2026).
Menurut Suwirta, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya BPJS Ketenagakerjaan masih perlu diperkuat. Berbeda dengan BPJS Kesehatan yang manfaatnya dapat dirasakan ketika seseorang sakit, perlindungan ketenagakerjaan kerap dianggap kurang mendesak karena risiko kecelakaan kerja dan kematian tidak selalu terjadi setiap hari.
“Oleh sebab itu, melihat data tadi baru berapa persen, 48%. Kemudian kita mempunyai tenaga kerja rentan juga yang bukan penerima upah; ada buruh, ada tukang panggul, ada petani, ada nelayan, dan banyak lagi tenaga itu. Maka dari itu untuk melindungi mereka, satu-satunya Perda ya harus kita miliki,” ujar Suwirta.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, baru dua provinsi di Indonesia yang telah memiliki Perda terkait perlindungan sosial ketenagakerjaan, yakni Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Bali dinilai perlu memiliki regulasi serupa agar perlindungan terhadap pekerja memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
“Nanti kami dari DPRD Provinsi Bali setelah menerima beliau dari BPJS Ketenagakerjaan, saya akan lapor dulu kepada Pak Ketua ya bahwa kemungkinan kita akan mengusulkan Perda inisiatif Dewan,” kata Suwirta.
Suwirta menyebut usulan Perda masih perlu dikaji dengan mempelajari regulasi daerah lain dan menyesuaikannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Perhatian terutama diarahkan kepada pekerja bukan penerima upah, seperti pekerja mandiri dan sektor informal yang tidak memiliki pemberi kerja tetap untuk menjamin kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mencontohkan para tukang suun di pasar yang selama ini bekerja dengan penghasilan tidak menentu. Ia mengaku pernah membantu membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 80 orang masyarakat Klungkung menggunakan dana operasional pribadinya ketika regulasi belum memungkinkan dukungan yang lebih luas.
Namun, menurutnya, upaya seperti itu tidak dapat terus menjadi tumpuan. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan dan regulasi yang memberikan perlindungan secara berkelanjutan.
“Jadi bagaimana mungkin sebelum Perda itu terwujud, pertama saya sarankan BPJS Ketenagakerjaan untuk rajin turun ke lapangan, kemudian berkolaborasi dengan para mitra-mitra kerja, ya misalnya ada LPD, ada koperasi,” ujar Suwirta.
Ia juga mendorong agar pemberi kerja dan pihak yang menggunakan tenaga kerja memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial. Kolaborasi dengan LPD, koperasi, dan berbagai lembaga lain dinilai dapat membantu memperluas kepesertaan.
Suwirta mengingatkan, perlindungan tersebut penting untuk menjamin masa depan pekerja, terutama mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua dibutuhkan agar pekerja tidak kehilangan sumber penghidupan ketika menghadapi risiko.
“Jangan sampai masyarakat kita yang tidak mempunyai penghasilan tetap, nanti ketika mereka tua, mereka harus masuk ke panti jompo, ya karena tidak bisa hidup. Nah, jadi jaminan masa depan mereka harus dijamin oleh pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Kantor Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Agus Theodorus Parulian Marpaung, mengapresiasi perhatian Komisi IV DPRD Bali terhadap perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan, cakupan kepesertaan di Bali saat ini baru mencapai 48 persen. Jika dirinci berdasarkan segmen, pekerja penerima upah telah mencapai 65 persen, sedangkan pekerja bukan penerima upah baru sekitar 38 persen.
“Angka 48% tadi juga sudah kami paparkan bahwa segmen di pekerja penerima upah itu baru di angka 65%. Di bukan penerima upah itu baru di angka 38%,” kata Agus.
Menurutnya, dukungan legislatif dan pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan tersebut. Perda diharapkan dapat menjadi instrumen yang mengikat berbagai pihak agar terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Agus juga menyampaikan bahwa target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) perlu terus ditingkatkan. Mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 terkait penyusunan APBD 2027, target cakupan yang perlu dicapai pada 2027 sebesar 54 persen. “Jadi selisih gap inilah yang memang kita coba untuk melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Ia menambahkan, risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat dialami siapa saja. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perlu diperluas agar pekerja dan keluarganya memperoleh perlindungan ketika risiko tersebut terjadi.
Agus juga memaparkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibayarkan kepada pekerja di Bali. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sekitar 134.000 pekerja ber-KTP Bali telah menerima manfaat klaim dengan total nilai mencapai Rp1,5 triliun.
“Dari Januari sampai dengan Oktober sudah ada kurang lebih 134.000 pekerja kita yang ber-KTP Bali ya, yang mengalami risiko dan sudah mendapatkan manfaat dengan total 1,5 triliun,” ungkapnya.
Menurut Agus, pembayaran manfaat tersebut juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi daerah karena dana jaminan hari tua, jaminan pensiun, maupun manfaat lainnya dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.
Ia turut menjelaskan mekanisme perlindungan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja. Untuk kecelakaan di jalan raya yang melibatkan pihak lain, Jasa Raharja menjadi pihak pertama yang memberikan perlindungan dengan plafon maksimal Rp20 juta untuk biaya pengobatan.
Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan dapat mengambil peran sesuai status kepesertaan dan hasil pemeriksaan kronologi kejadian. Untuk kecelakaan tunggal, Jasa Raharja tidak memberikan perlindungan sehingga penanganannya mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan.
Agus menegaskan, perlindungan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan mencakup aktivitas pekerja sejak satu langkah meninggalkan rumah untuk bekerja, selama perjalanan, ketika menjalankan pekerjaan, hingga perjalanan pulang ke rumah.
Biaya perawatan akibat kecelakaan kerja ditanggung sesuai indikasi medis. Peserta juga memperoleh penggantian penghasilan selama menjalani perawatan dan tidak dapat bekerja, berdasarkan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Selain perluasan kepesertaan, Suwirta turut menyoroti pengenaan pajak terhadap pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nilai diatas Rp50 juta. Ia menilai ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali, terutama bagi masyarakat yang mencairkan manfaat untuk memenuhi kebutuhan pada masa tua.
Dalam penjelasan BPJS Ketenagakerjaan, pengenaan pajak tersebut merupakan ketentuan perpajakan dari Kementerian Keuangan dengan tarif progresif 1 hingga 5 persen untuk pencairan JHT di atas Rp50 juta.
Suwirta berpandangan, manfaat jaminan sosial yang diterima pekerja seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal, terlebih bagi mereka yang telah memasuki usia lanjut atau sedang menghadapi kondisi sulit.
“Kalau regulasi itu dibuat oleh pemerintah, maka regulasi itu harus ditinjau, harus free pajak,” ujar Suwirta.
Ia berharap pemerintah mengevaluasi regulasi agar perlindungan sosial lebih menjangkau pekerja rentan. Dengan cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Bali yang baru 48 persen, Perda inisiatif DPRD diharapkan menjadi landasan memperluas jaminan bagi pekerja sektor informal. On-MD
