Pengajeg Desa Adat Asak Minta MDA Bali Tegakkan Pararem, Tolak Perpanjangan Masa Ayahan Prajuru
DENPASAR, MataDewata.com | Polemik masa ayahan Prajuru Desa Adat Asak, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, bergulir ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Pengajeg Desa Adat Asak, I Nengah Putu Kastawan, meminta MDA menegakkan Pararem Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Ngalinggihang Penghulun Desa dan Ngadegang Prajuru Desa Adat Asak.
Kastawan mempersoalkan rencana perpanjangan masa ayahan prajuru selama dua tahun setelah masa tugas sebelumnya berakhir pada 29 Juni 2026. Menurutnya, perpanjangan tersebut tidak memiliki dasar dalam pararem yang telah disepakati dan disahkan oleh krama Desa Adat Asak serta diregistrasi oleh Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
“Saya datang ke MDA Provinsi Bali untuk memohon keadilan agar tidak diintervensi oleh siapa pun, kami ingin menegakkan aturan-aturan yang ada di desa kami, bahwa Desa Adat sudah mempunyai pararem yang mengatur tata cara prajuru Desa Adat,” ujar Kastawan saat mendatangi MDA Provinsi Bali, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, Pararem Nomor 01 Tahun 2023 menetapkan masa ayahan Prajuru Desa Adat Asak selama tiga tahun. Dengan ketentuan tersebut, masa ayahan prajuru sebelumnya telah berakhir pada 29 Juni 2026 dan proses pengadegan prajuru baru semestinya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Kastawan, persoalan muncul ketika prajuru yang masa ayahannya telah berakhir menghendaki perpanjangan selama dua tahun. Padahal, ia menilai tidak ada ketentuan dalam pararem yang memberikan ruang untuk perpanjangan tersebut.
Kastawan mengungkapkan, pada 25 Juli 2026 telah digelar paruman desa yang membahas kondisi kepemimpinan yang sudah berakhir pada 29 Juni 2026. Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan terlalu lama, dalam paruman tersebut disepakati penunjukan Penghulun Desa untuk sementara menjalankan tugas, termasuk membentuk panitia pengadegan guna memilih prajuru baru.
Namun, menurutnya, keputusan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rapat Penghulun Desa justru muncul kehendak agar kepemimpinan Desa Adat diserahkan kembali kepada prajuru yang masa ayahannya telah berakhir.
“Dalam rapat Penghulun Desa saya berbeda pendapat karena krama Paduluan tidak mempunyai dasar untuk menyerahkan kepada Prajuru yang sudah berakhir masa jabatannya. Seharusnya Penghulun Desa menjalankan Pararem 01 Tahun 2023 dengan membentuk panitia pengadegan untuk memilih Prajuru adat yang baru,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan dasar permohonan perpanjangan masa ayahan yang diajukan ke MDA Provinsi Bali. Sebab, menurut Kastawan, paruman desa pada 25 Juli 2025 tidak pernah memutuskan perpanjangan masa ayahan, melainkan mengarahkan pembentukan panitia pengadegan.
Kastawan mengaku telah beberapa kali menyampaikan keberatan, baik kepada Tim Penghulun Desa Adat Asak maupun MDA Provinsi Bali. Pada kedatangan sebelumnya, ia juga telah menyerahkan surat keberatan yang disebut telah mendapat disposisi untuk ditindaklanjuti. Namun, hingga Senin (9/11/2026), ia mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut surat tersebut.
“Saya sangat berharap MDA memfasilitasi persoalan ini, kami sedang tidak membuat masalah, kami hanya meminta ketika sudah memiliki pararem aturan itu harus dijalankan. MDA semestinya mendukung penegakan pararem tersebut,” kata Kastawan.
Kastawan berharap MDA tidak mengintervensi proses kepemimpinan di Desa Adat Asak dengan memberikan persetujuan perpanjangan masa ayahan yang menurutnya tidak memiliki dasar dalam pararem.
Ia khawatir polemik serupa akan terus berulang setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan apabila aturan yang telah disepakati krama dan diregistrasi oleh Pemajuan Masyarakat Adat tidak dijadikan pedoman.
Selain mempersoalkan perpanjangan masa ayahan prajuru, Kastawan juga menyampaikan keberatan atas pergantian dirinya sebagai Pengajeg. Ia mengaku belum pernah menerima surat pemberhentian maupun mengetahui adanya keputusan paruman keluarga besar Jro Kawan yang sebelumnya menunjuk dirinya sebagai wakil di Desa Adat Asak.
“Saya belum pernah merasa diganti, tidak ada paruman keluarga yang memberhentikan saya karena itu saya memandang masih sah sebagai Pengajeg sampai persoalan ini selesai,” tutupnya.
Melalui kedatangannya tersebut, Kastawan meminta MDA Provinsi Bali segera memberikan kejelasan atas keberatan yang telah disampaikan serta memastikan Pararem Nomor 01 Tahun 2023 menjadi dasar dalam proses pengadegan Prajuru Desa Adat Asak. On-MD
