Jawab Pandangan Umum Fraksi, Bupati Badung Siapkan Rp150 Miliar Atasi Krisis Air di Badung Selatan

BADUNG, MataDewata.com | Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menyampaikan jawaban dan tanggapan resmi pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Senin (9/11/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, serta dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, dan jajaran undangan terkait.

Sidang paripurna ini berfokus pada pembahasan empat Raperda strategis, meliputi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Raperda Penyertaan Modal Daerah Kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Raperda Penyertaan Modal Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta Raperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Menanggapi rekomendasi fraksi-fraksi dewan, Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa RAPBD 2027 memprioritaskan alokasi belanja wajib dan program strategis daerah. Salah satu kebijakan terobosan yang diambil Pemkab Badung adalah mengalihkan skema pembangunan jalan dari pembebasan lahan terbuka menjadi skema terowongan (tunnel) guna meminimalkan dampak sosial.

Pada TA 2027, tahap awal akan difokuskan pada penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study), dokumen lingkungan, dan pembebasan lahan akses. Selain itu, langkah mitigasi banjir juga diperkuat melalui ekskavasi rutin alur Tukad Mati sepanjang 5 kilometer serta perluasan jangkauan operasional Tim Jaga Wisata di kawasan destinasi strategis.

Terkait krisis air bersih di kawasan Badung Selatan, Pemkab Badung bersama Perumda Tirta Mangutama menyiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar secara bertahap (2027–2029), diawali dengan alokasi Rp37 miliar pada 2027.

Dana ini dialokasikan untuk memperkuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan air permukaan Tukad Mati di Estuari Dam, serta mengkaji diversifikasi sumber air baku melalui teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). “Kebutuhan debit air baku di Badung Selatan mencapai 2.000 liter per detik, namun saat ini baru terpenuhi sekitar 800 liter per detik. Penambahan kapasitas produksi menjadi prioritas utama kami,” jelas Adi Arnawa.

Sementara itu, untuk penjaminan kredit UMKM yang terkendala agunan, Pemkab Badung menyiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar kepada PT Jamkrida Bali Mandara. Adapun pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan dilakukan guna menyelaraskan regulasi daerah dengan undang-undang nasional tanpa memicu kekosongan hukum maupun penurunan mutu layanan publik.

Seusai sidang, Bupati Badung kembali menegaskan komitmen penanganan krisis air bersih tersebut. “Kebutuhan air bersih di Badung Selatan seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan tingginya minat investasi akan terus bertambah. Apapun rumusnya, kalau tanpa diversifikasi tentu kita akan terus mengalami defisit. Penyertaan modal bertahap Rp150 miliar hingga 2029 sangat tepat untuk penambahan jaringan pemanfaatan air permukaan Tukad Mati.

Secara paralel, PDAM juga sedang memproses perizinan dan analisa lingkungan untuk mengolah air laut dengan teknologi SWRO bekerja sama dengan pihak profesional. Mudah-mudahan pada tahun 2027 krisis air bersih ini bisa segera diatasi,” tegas Adi Arnawa. Hb-MD