Jawab PU Fraksi Soal 4 Raperda, Ketua DPRD Badung Anom Gumanti Tegaskan Dukungan Penanganan Krisis Air
Apresiasi Tanggapan Bupati Adi Arnawa
BADUNG, MataDewata.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026). Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung mengenai empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.
Keempat Raperda yang dibahas meliputi Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Raperda Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, Raperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri segenap Anggota DPRD Badung.
Dari jajaran eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, perwakilan Forkopimda, pimpinan OPD, direksi perusahaan daerah, hingga jajaran Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Badung.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan bahwa seluruh usulan, saran, dan masukan dari masing-masing fraksi telah dijawab secara komprehensif oleh Bupati Badung. Merujuk pada Peraturan Tata Tertib DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 9 ayat 3, dewan diwajibkan melakukan pembahasan mendalam serta memberikan masukan dan kritik konstruktif sebelum memberikan persetujuan Raperda. Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi atas keterbukaan tanggapan dari jajaran eksekutif.
Terkait Raperda Administrasi Kependudukan, Anom Gumanti menjelaskan bahwa pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 dilakukan untuk menyelaraskan aturan daerah dengan regulasi nasional yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga tidak terjadi tumpang tindih hukum. Sementara terkait masalah air bersih di Badung Selatan, ia menyoroti tingginya kesenjangan antara kebutuhan air baku yang mencapai 2.000 liter per detik dengan kemampuan pasokan saat ini yang baru menyentuh 800 liter per detik.
Guna mengatasi defisit pasokan sebesar 1.200 liter per detik tersebut, DPRD Badung mendukung penuh terobosan penyertaan modal daerah serta penyiapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di kawasan Kuta, Sawangan, maupun Nusa Dua.
“Kalau memang itu sudah sangat sesuai, tidak mengganggu lingkungan, tidak berdampak kepada sosial, sementara itu bisa berfungsi untuk mengatasi kekurangan air, wajib didukung. Dasarnya adalah Feasibility Study (FS) yang jelas dan komprehensif,” tegas Anom Gumanti. Pascarapat ini, DPRD Badung akan melanjutkan tahapan pembahasan teknis melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD dan mengundang direksi Perumda Tirta Mangutama untuk mengkaji kebutuhan air jangka panjang. Db-MD
