Komisi V DPR RI Dukung Upaya Pemerintah Provinsi Bali Membenahi Berbagai Persoalan Infrastruktur hingga Tata Kelola Lingkungan

JAKARTA, MataDewata.com | Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, menegaskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam membenahi berbagai persoalan infrastruktur hingga tata kelola lingkungan di Pulau Dewata. Dukungan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, dan Gubernur Bali, Wayan Koster yang digelar di Jakarta pada Rabu (8/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Edi secara khusus mengapresiasi pemaparan Gubernur Bali yang dinilainya sangat komprehensif. Pemaparan itu memetakan secara detail persoalan riil di lapangan, mulai dari infrastruktur, pengendalian banjir, ancaman abrasi pantai, hingga tantangan pengelolaan sampah.

Terkait isu persampahan, Edi memberikan pembelaan khusus. Ia meminta agar masalah sampah tidak dijadikan alat untuk mendiskreditkan atau memberikan stigma negatif kepada Bali. Menurutnya, tata kelola sampah merupakan persoalan darurat di level nasional. “Di Jambi, beberapa waktu lalu juga sempat berstatus darurat sampah selama beberapa minggu. Jadi, ketika kita bicara soal sampah, jangan sampai ada justifikasi yang seolah-olah menganggap Bali sebagai produsen sampah utama. Hampir seluruh provinsi mengalami masalah yang sama,” ungkap Edi.

https://vt.tiktok.com/ZSH9GmDfs/

Politikus asal Jambi ini meyakini bahwa semangat Gubernur Bali saat ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Bali sebagai “marwah” atau kebanggaan bangsa. Di mata dunia, Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan representasi wajah Indonesia. Edi bahkan sempat melontarkan kelakar tentang betapa kuatnya daya tarik Bali, yang membuat banyak orang selalu ingin kembali. “Kalau orang Jawa itu kan kelakarnya selalu ingin ke Bali. ‘Bali nang endi?’ (pulang ke mana?), ya ke Bali. Pesonanya tidak bisa dipungkiri. Bali adalah wajah atau etalase Indonesia di luar Ibu Kota Jakarta,” tegasnya.

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐧𝐲𝐚 𝐒𝐤𝐚𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐬

Mengingat tingginya kompleksitas persoalan yang harus dibenahi di Bali, Edi mengingatkan pentingnya menetapkan sense of priority (skala prioritas). Pendekatan ini dinilai krusial agar anggaran dan kebijakan bisa dieksekusi secara tepat sasaran.

Ia mencontohkan, jika terdapat ancaman abrasi pantai sepanjang 10 kilometer yang membahayakan, maka masalah tersebut harus segera diangkat menjadi topik penyelesaian utama. “Dari sekian banyak masalah, kita harus tentukan mana yang menjadi prioritas. Nanti kita bicarakan dengan Gubernur Bali, mana yang paling mendesak untuk segera diselesaikan demi menjaga etalase bangsa ini,” tutur Edi.

Di akhir pernyataannya, Edi memastikan bahwa Komisi V DPR RI mendukung penuh langkah-langkah strategis Gubernur Bali dan kementerian mitra dalam melakukan perbaikan. Dukungan ini termasuk peningkatan manajemen transportasi yang terintegrasi, baik darat, laut, maupun udara. “Saya yakin dan percaya, komplikasi masalah-masalah yang ada di Bali ini bisa kita urai satu per satu, asalkan dibangun dengan kesadaran kolektif dari semua pihak,” tutupnya. Hp-MD