Kemenkeu Jadikan Bali Provinsi Pertama di Indonesia yang Implementasikan ARISE
Terpilih Jadi Model Percontohan Nasional
DENPASAR, MataDewata.com | Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola risiko kebencanaan secara terintegrasi mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bali resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience).
Sebagai instrumen analisis ketahanan fiskal berbasis data terhadap risiko bencana. Apresiasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI, Adriyanto, dalam pidato utamanya menyatakan bahwa terobosan strategis Pemprov Bali ini memiliki arti penting sebagai model pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Nusantara.
Mengingat Bali adalah destinasi pariwisata kelas dunia dengan tingkat ketergantungan yang besar terhadap keberlangsungan infrastruktur dan aktivitas ekonomi, gangguan bencana sekecil apa pun berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian dan kemampuan fiskal daerah.
“Pemanfaatan ARISE diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi risiko fiskal secara lebih dini dan menyiapkan langkah antisipasi yang tepat. ARISE dikembangkan melalui kerja sama Kemenkeu RI, ITB, dan UNDRR.
Dalam implementasinya, BPBD memiliki peran strategis menyediakan data, sedangkan BPKAD dan Bappeda berperan menyusun strategi pengalokasian anggaran risiko bencana,” urai Adriyanto menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah.
Menyambut apresiasi tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, turut menyampaikan rasa terima kasih kepada Kemenkeu RI (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang telah mendukung penuh pengembangan sistem ini di Pulau Dewata.
Melalui kolaborasi berkesinambungan ini, Pemprov Bali berharap penyusunan kebijakan fiskal ke depan dapat menjadi lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada perlindungan maksimal bagi masyarakat guna mewujudkan Bali yang lebih tangguh, aman, dan sejahtera. Hp-MD
