Cara Koster Petakan Pejabat Bali, Setelah Eselon II, Giliran Eselon III dan IV Diuji Psikotes
DENPASAR, MataDewata.com | Langkah Gubernur Bali Wayan Koster dalam menata birokrasi memasuki babak baru. Usai menguji profil psikologis 40 pejabat eselon II, Koster bergerak cepat menginstruksikan agar seluruh pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Bali turut menjalani psikotes serupa, dengan target rampung paling lambat Desember 2026.
Instruksi tegas itu disampaikan Koster di hadapan Kepala BKD atau sekarang berubah menjadi BKPSDM Provinsi Bali usai pelaksanaan psikotes eselon II di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud), Denpasar, Selasa (20/10/2026).
“Selanjutnya, saya minta Kepala BKD untuk melanjutkan uji kompetensi ini ke eselon III dan eselon IV. Kalau bisa, diselesaikan tahun ini juga, paling lambat Desember,” ujar Koster kepada jajaran BKPSDM Provinsi Bali.
Koster menilai kapasitas seorang pejabat tidak cukup hanya berpatokan pada deretan portofolio atau rekam jejak administratif. Karakter, ketahanan psikologis, sehingga gaya kepemimpinan nilainya menjadi variabel penentu apakah seseorang mampu mengeksekusi kebijakan gubernur secara presisi atau justru kedodoran di lapangan.
Pelaksanaan teknis pemetaan psikologis gelombang pertama bagi 40 pejabat eselon II ini dipimpin oleh tim psikologi FK Unud di bawah koordinasi Komang Rahayu Indrawati, S.Psi., M.Si., bersama jajaran dosen dan mahasiswa, serta mendapat dukungan penuh dari Dekan FK Unud Prof. Dr. dr. I Gede Eka Wiratnaya, Sp.O.T.
Melalui kerja sama strategis dengan Program Studi Sarjana Psikologi FK Unud, Pemprov Bali menggelar asesmen bertajuk “Sinergi Penguatan Kapasitas Kepemimpinan dan Kesejahteraan Kerja Eksekutif Pemerintah Provinsi Bali Melalui Pemetaan Profil Psikologis”.
“Tujuannya supaya saya mendapat gambaran yang lebih utuh untuk satu jabatan. Karena saya ingin jabatan tersebut betul-betul diisi dengan kompetensi, profesionalisme, serta leadership atau kepemimpinan yang lengkap sebagai pimpinan,” tegas Koster.
Ia mengingatkan, para kepala dinas dan pejabat struktural adalah perpanjangan tangan gubernur. Kinerja dan karakter mereka berbanding lurus dengan berhasil atau tidaknya program-program prioritas daerah dirasakan oleh masyarakat.
Koster menegaskan bahwa seluruh dokumen hasil pemetaan psikologis ini bersifat rahasia dan dipegang langsung oleh dirinya sebagai bahan evaluasi internal. Ia pun meredam kecemasan di kalangan aparatur dengan memastikan bahwa hasil tes yang kurang memuaskan tidak akan serta-merta berujung sanksi pencopotan jabatan (nonjob).
Sistem asesmen ini diposisikan sebagai cermin pembinaan. Jika ditemukan titik lemah pada diri seorang pejabat, pemerintah akan mengambil langkah pembenahan dan mitigasi agar roda birokrasi berjalan lebih optimal.
Namun, Koster mewanti-wanti agar seluruh proses psikotes termasuk untuk gelombang eselon III dan IV mendatang diikuti dengan serius dan tanpa rekayasa, sehingga potret kepribadian dan integritas ASN Pemprov Bali yang sebenarnya dapat terpeta secara akurat. On-MD
