Ukur Kompetensi dan Kepemimpinan 40 Pejabat Eselon II, Koster Rahasiakan Hasil Psikotes

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster menggelar pemetaan psikologis terhadap 40 pejabat eselon II Pemprov Bali untuk mengukur kompetensi, karakter, dan kepemimpinan. Koster menegaskan hasil psikotes tersebut bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui dirinya sebagai gubernur. Kegiatan ini terlaksana melalui kerja sama FK Unud dan BKPSDM Provinsi Bali.

Pemetaan psikologis tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Program Studi Sarjana Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali. Kegiatan bertajuk “Sinergi Penguatan Kapasitas Kepemimpinan dan Kesejahteraan Kerja Eksekutif Pemerintah Provinsi Bali Melalui Pemetaan Profil Psikologis” berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4 Gedung FK Unud, Kampus Sudirman, Denpasar, Selasa (20/10/2026).

Pemetaan psikologis mencakup struktur kepribadian dan kebutuhan kerja, dinamika kepribadian dan regulasi emosi, serta deskripsi diri dan gaya kepemimpinan. Asesmen tersebut diharapkan membantu pemerintah memahami kondisi psikologis pejabat sekaligus mendukung kesejahteraan psikologis dan optimalisasi kinerja pelayanan publik.

Kegiatan ini mendapat dukungan pimpinan FK Unud, termasuk Dekan Prof. Dr. dr. I Gede Eka Wiratnaya, Sp.O.T., Subsp. Onk. Ort. R (K), Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Kemitraan Dr. dr. I Made Muliarta, S.Kes., serta Koordinator Program Studi Sarjana Psikologi Made Diah Lestari, S.Psi., M.Psi., Ph.D.

Pelaksanaan teknis dipimpin Komang Rahayu Indrawati, S.Psi., M.Si., bersama tim dosen Prodi Psikologi FK Unud dan melibatkan tujuh mahasiswa yang membantu proses pemeriksaan. Kegiatan berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Gubernur Bali turut hadir meninjau pelaksanaan asesmen tersebut.

Koster mengatakan, dalam proses promosi jabatan eselon II, dirinya tidak pernah bertemu langsung dengan para pejabat tersebut sebelum proses penempatan. Ia mengaku hanya melihat portofolio dan aspek lain yang berkaitan dengan pejabat bersangkutan.

“Jadi, kita sudah tahu semua bahwa saya mempromosikan posisi jabatan eselon II, eselon III, dan eselon IV. Eselon II yang jumlahnya sekitar 40-an, saya tidak pernah bertemu sebelumnya, dan saya tidak pernah memanggil lalu berkata, ‘Bapak akan saya promosikan di posisi ini,’ tidak pernah,” ujar Koster saat memberikan arahan kepada pejabat eselon II usai pelaksanaan Psikotes.

Menurut Koster, penilaian berdasarkan portofolio dan aspek lain belum tentu memberikan gambaran utuh mengenai karakter serta kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Karena itu, psikotes dinilai penting sebagai instrumen pelengkap dalam proses pemetaan pejabat.

“Jadi, saya hanya melihat portofolio dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan yang bersangkutan secara objektif. Namun, itu juga tidak selalu cocok. Karena itulah saya mengadakan psikotes,” ujarnya.

Koster menjelaskan, tujuan utama psikotes untuk memastikan jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan kepemimpinan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

“Tujuannya supaya saya mendapat gambaran yang lebih utuh untuk satu jabatan. Karena saya ingin jabatan tersebut betul-betul diisi dengan kompetensi, profesionalisme, serta leadership atau kepemimpinan yang lengkap sebagai pimpinan,” kata Koster.

“Kepala dinas itu adalah pimpinan yang langsung menjadi tangan gubernur dalam menjalankan dan mengoperasionalkan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilannya ditentukan oleh nilai keberhasilan kepala perangkat daerahnya,” katanya.

Ia menyebut karakter seseorang dapat mempengaruhi perilaku, kinerja, serta dinamika lingkungan kerjanya. Menurutnya, setiap orang memiliki sisi positif dan negatif dengan tingkat dominasi yang berbeda-beda.

“Dalam proses psikotes itu, ada karakter-karakter yang berpengaruh terhadap perilaku secara psikologis dan natural. Setiap orang tentu ada unsur positif dan negatifnya, tergantung mana yang dominan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja serta ekosistem lingkungan kerjanya. Itu yang ingin saya ketahui,” ujarnya.

Ia menegaskan, hasil pemetaan psikologis akan dijaga kerahasiaannya. Menurutnya, hasil tersebut digunakan untuk memberikan gambaran internal mengenai karakter dan potensi pejabat, bukan untuk diumumkan kepada publik.

“Ini adalah rahasia. Nanti hasil penilaiannya hanya boleh dibaca dan diketahui oleh saya sendiri,” tegas Koster lanjut menyampaukan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan, pemerintah akan melihat kemungkinan perbaikan dan melakukan mitigasi agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih optimal.

“Jika hasilnya buruk, tentu saja tidak perlu saya sebutkan di sini. Kalau masih bisa dibenahi, maka akan dibenahi dan dimitigasi untuk menjalankan kebijakan agar menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Intinya adalah itu,” ucap Koster.

Menurutnya, pemetaan psikologis dapat membantu mengidentifikasi kecenderungan perilaku seseorang melalui sejumlah indikator. Salah satu hal yang ingin dipahami respon seorang pejabat terhadap situasi yang berpotensi mempengaruhi integritasnya.

“Dari situ kita jadi tahu pemetaannya. Apakah nanti ada indikator warna kuning, merah, hijau, atau biru, sehingga kita tahu kelakuannya seperti apa. Misalnya, apakah orang ini kalau digoda uang akan terpengaruh atau korup? Apakah orang ini tipe penakut? Sebenarnya psikotes ini untuk melengkapi itu,” ucapnya.

Meski menginginkan pejabat memiliki kompetensi dan karakter yang sesuai dengan tanggung jawab jabatannya, hasil psikotes tidak menentu pencopotan jabatan. “Bukan berarti Bapak-Bapak sekalian yang hasil tesnya buruk akan langsung dicopot dari jabatannya, tidak begitu. Saya orang yang manusiawi. Meskipun saya tetap mendapat gambaran dari hasil tersebut,” tutur Koster.

Ia menegaskan bahwa hasil pemetaan psikologis akan menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus mendorong peningkatan kinerja pejabat dalam menjalankan program prioritas pemerintah.

“Di kementerian, Sekjen atau Dirjen bisa langsung di-nonjob-kan jika kinerjanya tidak bagus, itu level eselon I, apalagi ini baru eselon II. Sebenarnya saya bisa saja melakukan itu, tetapi saya tidak mau mengambil langkah ekstra sulit seperti itu. Yang saya minta adalah: jika ada kekurangan, segera benahi dan tingkatkan kinerja,” tuturnya.

Ia menambahkan, perangkat daerah telah memiliki matriks program prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan tugas dan kebijakan pemerintah.

“Matriksnya sudah sangat detail. Semua perangkat daerah dengan program prioritasnya sudah ada, tinggal dijalankan saja. Tidak banyak, hanya itu yang ada di dalam matriks, dan itu sudah lebih daripada cukup,” terang Koster.

Menurut Koster, pelaksanaan program prioritas seharusnya dapat dilakukan apabila setiap perangkat daerah bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Ia menilai kegagalan menjalankan arahan yang sudah disusun secara terperinci perlu menjadi perhatian serius.

“Menurut ukuran saya, hal itu seharusnya bisa dikerjakan. Kalau sampai itu tidak bisa, itu namanya kebangetan. Apakah harus menunggu sakit dulu baru tahu? Semua orang kan tahu kalau sedang sakit,” terangnya.

Menurutnya, menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus mampu menjalankan rutinitas pekerjaan sesuai jam kerja dan memahami nilai-nilai pelayanan, tugas, serta arah kebijakan yang ditetapkan pimpinan.

“Maksud saya, menjadi aparatur di pemerintahan saya ini tidak cukup hanya bersikap teknokratis datang jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, bukan itu. Harus memahami nilai-nilai sebagai aparatur, memahami tugas, serta mengerti apa yang menjadi harapan Gubernur agar sejiwa. Dengan begitu, jajaran akan lebih responsif, lebih cepat, dan lebih tepat dalam mengeksekusi kebijakan yang telah saya gariskan. Itulah harapannya,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pejabat agar mengikuti psikotes secara serius sehingga hasilnya dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Koster mengaku dirinya juga menyukai kegiatan psikotes.

“Jadi, tidak perlu takut. Mudah-mudahan psikotes tadi dikerjakan dengan serius, jangan tidak serius. Kalau tidak serius, nanti hasilnya jelek dan tidak menggambarkan situasi yang sesungguhnya. Saya sendiri termasuk orang yang suka ikut psikotes,” paparnya.

Ia menegaskan seluruh pejabat diminta mengikuti proses tersebut karena dirinya ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan karakter para pejabat. “Semua wajib ikut karena saya ingin tahu kondisi yang sebenarnya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Koster menyampaikan terima kasih kepada Dekan FK Unud beserta tim yang telah melaksanakan pemetaan psikologis dan meminta Kepala BKPSDM Provinsi Bali meneruskan program tersebut kepada pejabat eselon III dan IV.

“Selanjutnya, saya minta Kepala BKD untuk melanjutkan uji kompetensi ini ke eselon III dan eselon IV. Kalau bisa, diselesaikan tahun ini juga, paling lambat Desember,” pungkasnya.

Melalui kerja sama ini, hasil pemetaan diharapkan menjadi bahan pertimbangan BKPSDM Provinsi Bali dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan, meningkatkan kesejahteraan psikologis pejabat, dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. On-MD