Evaluasi Progres Kegiatan APBD 2026: Bupati Minta Perangkat Daerah Fokus Solusi Isu Strategis, Bukan Sekadar Serapan Anggaran
BADUNG, MataDewata.com | Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan agar seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung tidak sekadar mengejar angka realisasi anggaran secara administratif semata. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut harus mampu menyentuh secara langsung dan menuntaskan berbagai isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat.
Penegasan penting tersebut disampaikan oleh Bupati Wayan Adi Arnawa seusai memimpin rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program atau Kegiatan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 Periode Januari hingga September 2026.
Rapat kerja strategis ini dilangsungkan di Ruang Rapat Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (20/10/2026). Kegiatan evaluasi tersebut dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Ida Bagus Surya Suamba, seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, serta para camat se-Kabupaten Badung.
Berdasarkan paparan yang disampaikan dalam rapat, realisasi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPD) pada triwulan ketiga tahun 2026 tercatat cukup baik dengan capaian mencapai 89,23 persen. Kendati mengapresiasi capaian kuantitatif tersebut, Bupati mengingatkan bahwa kualitas dan dampak langsung program kerja terhadap masyarakat jauh lebih krusial.
“Jangan hanya disuguhkan pada angka-angka realisasi seperti sekarang ini, tetapi nyatanya beberapa isu tidak tersentuh. Kita bergerak untuk mengatasi isu, bukan hanya membuat kegiatan yang sekadar mengulang apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tegas Bupati Adi Arnawa.
Bupati juga membeberkan sejumlah isu strategis mendasar yang kini menjadi atensi utama Pemkab Badung demi mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Isu-isu prioritas tersebut meliputi penanganan kemacetan lalu lintas, pemenuhan akses air bersih, pengelolaan sampah, pengendalian alih fungsi lahan, hingga penanganan aspek kriminalitas dan keamanan daerah.
Menurutnya, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah sudah sangat jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan tingkat kepekaan serta pemahaman mendalam dari seluruh aparatur untuk merespons persoalan riil yang terjadi di lapangan. Ia meyakini bahwa penanganan secara optimal pada berbagai isu dasar ini secara otomatis akan menaikkan kualitas daerah sekaligus mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk mengawal jalannya instruksi ini, Bupati Adi Arnawa memerintahkan Sekda beserta para Asisten Setda Badung untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif. Hasil evaluasi tersebut wajib menjadi landasan utama dalam penyusunan APBD 2026 berjalan hingga perancangan APBD 2027 mendatang, agar alokasi anggaran benar-benar berfungsi sebagai pemecah masalah (problem solver).
“Untuk apa kita membuat kegiatan anggaran di dalam APBD di dalam tahun berikutnya ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tujuannya kan kita menyelesaikan masalah,” tegasnya kembali.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan mencakup progres pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan fisik, hingga realisasi keuangan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh capaian kinerja selaras dengan target serta anggaran kas yang telah ditetapkan.
“Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Bupati terkait dengan identifikasi dan evaluasi deviasi fisik dan keuangan, selanjutnya langkah-langkah pemenuhan deviasi fisik dan deviasi keuangan. Serta pada bulan November kami agendakan untuk kunjungan kerja di triwulan keempat untuk melihat langsung progres di lapangan. Sebagai laporan, tim pengadaan pembangunan secara rutin sudah melakukan monitoring dan pengawasan lapangan, terutama terhadap program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas Pemkab Badung,” papar I Made Agus Aryawan. Hb-MD
