Gubernur Wayan Koster Ingatkan Jajarannya Jangan Sampai Ada Korupsi di Bali

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membenahi tata kelola pemerintahan sekaligus menyelamatkan keuangan negara dan daerah melalui monitoring serta evaluasi di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Dampak korupsi sangat luas dan dapat menimbulkan permasalahan di seluruh aspek kehidupan. Praktik korupsi selain menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah juga menciptakan kondisi ekonomi berbiaya tinggi yang pada akhirnya membebani masyarakat,” tegas Wayan Koster dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (12/3/2026).
Pada kesempatan itu, Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini memaparkan keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam pencegahan korupsi dengan meraih peringkat terbaik secara nasional pada Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK selama enam tahun berturut-turut.
Penilaian tersebut mencakup delapan area intervensi, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi pajak daerah.
Meski mengantongi capaian tersebut, Koster mewanti-wanti seluruh jajarannya agar tidak lengah dan tidak sekadar puas di atas kertas. “Jangan sampai capaian kita, peringkat terbaik MCSP enam kali berturut-turut, tapi masih terjadi korupsi di Bali. Saya tegaskan kepada jajaran perangkat daerah harus bekerja dengan fokus, tulus, dan lurus,” ujarnya tajam.
Gubernur Bali dua periode ini juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki cara khusus untuk memantau kinerja dan perilaku bawahannya. Langkah pengawasan internal tersebut ditegaskan sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga integritas birokrasi sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan akuntabel.
Di sisi lain, KPK melalui Satgas V.2 Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V akan melakukan pemantauan serta evaluasi mendalam terhadap area intervensi MCSP Pemprov Bali, terutama pada sektor perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta potensi kerawanan tata kelola pemerintahan daerah lainnya.
“MCSP di Bali relatif tinggi, tertinggi di Indonesia. Tapi tetap kita perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi,” kata Kepala Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda.
Al Huda menegaskan bahwa indikator dan parameter dalam MCSP tidak serta-merta menjamin pencegahan tindak pidana korupsi hingga 100 persen di seluruh pemerintah daerah. Karena itu, KPK akan menelusuri lebih jauh capaian MCSP di daerah guna mendeteksi celah penyimpangan yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi. Hp-MD



