DPRD Gianyar Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Menjadi Perda

GIANYAR, MataDewata.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, Selasa (14/7/2026).

Wakil Ketua DPRD Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, dalam pembacaan pendapat akhir lembaga menyatakan bahwa persetujuan ini didasari atas proses pembahasan yang cermat, transparan, dan akuntabel. Pihak legislatif berharap penetapan Perda ini menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbawah.

“Kami menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan harapan pelaksanaan anggaran ke depan semakin efisien dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Tjok Asmara.

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas sinergi serta komitmen yang terjalin selama proses pembahasan. Menurutnya, dinamika pembahasan yang konstruktif merupakan cerminan dari kemitraan harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.

“Berbagai masukan, kritik, dan rekomendasi dari fraksi-fraksi akan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk terus melakukan perbaikan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pengelolaan keuangan daerah,” jelas Bupati Mahayastra.

Bupati menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks menuntut kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan DPRD. Semangat kebersamaan ini diharapkan mampu mengoptimalkan program pembangunan agar hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah berlandaskan nilai-nilai budaya Bali. Hg-MD