Gubernur Koster Didesak Ikuti Hasil Voting Dewan Pengupahan, Pekerja Kawal UMP Bali Rp4,55 Juta

DENPASAR, MataDewata.com | Pekerja mendesak Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sesuai hasil voting Dewan Pengupahan Provinsi Bali. Dari empat opsi yang dibahas, angka Rp 4.559.286,54 memperoleh suara terbanyak, yakni sembilan suara dari total 18 suara. Desakan ini mengemuka sehari menjelang penetapan UMP Bali 2027 yang dijadwalkan pada Sabtu, 21 November 2026.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi puluhan buruh dan mahasiswa di depan Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11/2026). Massa sebelumnya berkumpul di parkir timur Lapangan Renon sejak pukul 09.00 WITA, kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Bali dengan membawa bendera dan poster berisi tuntutan kenaikan upah.

Setelah menyampaikan orasi, perwakilan massa aksi diterima langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster untuk berdialog. Dalam pertemuan itu, pekerja meminta UMP Bali 2027 ditetapkan pada kisaran Rp4,7 juta hingga Rp5,6 juta dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Namun, suasana dialog sempat menghangat ketika Koster mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan pelaku usaha dan mempertimbangkan angka Rp4,2 juta sebagai jalan tengah. Angka itu masih sebatas perhitungan dan belum menjadi keputusan final.

Baca juga :  Bali Digital Festival V 2026 Resmi Ditutup, Bali Mantapkan Langkah Menuju Super-Hub Ekonomi Kreatif Internasional

Pernyataan tersebut mendapat penolakan dari perwakilan pekerja. Mereka meminta Koster tidak mengabaikan hasil voting Dewan Pengupahan yang menghasilkan rekomendasi sebesar Rp 4.559.286,54.

Dialog berlangsung cukup panjang hingga Koster menyatakan akan kembali mempertimbangkan tuntutan pekerja dan rekomendasi Dewan Pengupahan. Meski demikian, ia belum memastikan angka Rp4,55 juta menjadi keputusan akhir.

Usai berdialog dengan perwakilan pekerja, Koster kemudian menemui massa yang masih menunggu dan berorasi di depan Kantor Gubernur Bali. Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan bahwa penetapan UMP Bali 2027 belum final dan masih mempertimbangkan berbagai masukan.

Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida Dewa Made Rai Budi Darsana, menegaskan pekerja meminta agar keputusan gubernur mengacu pada hasil voting Dewan Pengupahan. “Kita meminta dengan tegas agar penetapan UMP Bali 2027 mengacu kepada hasil voting Dewan Pengupahan yang telah disampaikan,” tegas Rai Budi Darsana.

Ia menyebut angka Rp4.559.286,54 sebagai hasil voting dengan dukungan terbanyak. Menurutnya, rekomendasi Dewan Pengupahan harus dihormati karena telah melalui pembahasan dan pemungutan suara yang melibatkan berbagai unsur.

Baca juga :  Jaga Ketertiban Kota, Satpol PP Denpasar Tertibkan Badut Jalanan di Simpang Gatot Subroto-Nangka

“Harapan kita pada kesempatan ini, Bapak Gubernur Bali, Bapak I Wayan Koster, akan senantiasa memastikan bahwa surat keputusan gubernur terkait UMP Bali yang harus sudah ditandatangani paling lambat tanggal 21 November 2026 tidak terlepas dari rekomendasi yang sudah dibuat oleh Dewan Pengupahan Provinsi Bali. Itu kewajiban,” tegasnya.

Menanggapi desakan itu, Koster mengungkapkan Dewan Pengupahan menghasilkan empat opsi besaran UMP Bali 2027. Opsi pertama sebesar Rp 3.514.092,08 memperoleh satu suara, opsi kedua Rp 3.830.965,86 mendapat tujuh suara, opsi ketiga Rp4.559.286,54 memperoleh sembilan suara, sedangkan opsi keempat sebesar Rp 5.604.481,00 mendapat satu suara.

Dengan hasil tersebut, opsi ketiga menjadi pilihan yang memperoleh dukungan terbanyak dalam pemungutan suara Dewan Pengupahan.

Koster mengaku sempat mempertimbangkan angka Rp4,2 juta sebagai jalan tengah setelah mengkaji berbagai masukan dan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pelaku usaha. Namun, usulan itu mendapat penolakan dari perwakilan pekerja.

Baca juga :  Gubernur Koster Sambut Menteri Timor-Leste, Dorong Kerja Sama Pariwisata dan Pertanian

“Karena itulah kemarin saya mengambil jalan tengah di angka 4,2. Tapi pas saat diskusi ditolak,” ujar Koster. Ia menegaskan angka Rp4,2 juta belum menjadi keputusan final. Koster masih mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menandatangani keputusan UMP Bali 2027.

“Berikan saya waktu mempertimbangkan yang terbaik sesuai dengan harapan dari kawan-kawan untuk memutuskan supaya sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan,” kata Koster.

Di sisi lain, Rai Budi Darsana kembali mengingatkan agar Koster tidak mengabaikan aspirasi pekerja yang telah disampaikan melalui hasil voting Dewan Pengupahan. Ia bahkan menilai keputusan UMP 2027 akan menjadi bagian penting dari catatan kepemimpinan Koster di mata masyarakat Bali.

“Jangan sampai Bapak Koster yang kita cintai akan kehilangan legasinya di mata rakyat Bali,” pungkasnya.

Pekerja berharap pemerintah provinsi mempertimbangkan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak dalam menetapkan UMP Bali 2027. Dengan demikian, besaran upah tidak hanya mengacu pada formula penghitungan, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil pekerja di tengah biaya hidup yang terus meningkat. On-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button