Keberanian Gubernur Koster Naikkan UMP Bali Diuji, Pekerja Tuntut Mendekati KHL Rp5,6 Juta

DENPASAR, MataDewata.com | Keberanian Gubernur Bali Wayan Koster menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 di atas perhitungan formula pengupahan kini menjadi sorotan pekerja. Mereka mendesak agar penetapan upah lebih berpihak pada kebutuhan hidup layak (KHL), yang nilainya mencapai sekitar Rp5,6 juta.
Puluhan buruh dan mahasiswa menyampaikan tuntutan itu melalui aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11/2026). Mereka meminta UMP Bali 2027 ditetapkan pada kisaran Rp4,7 juta hingga Rp5,6 juta, bukan sekadar mengikuti kenaikan berdasarkan formula pengupahan.
Koordinator aksi, Excel Bagaskara, mengatakan penggunaan formula pengupahan saja tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pekerja. Menurutnya, jika pemerintah hanya menggunakan formula, kenaikan upah diperkirakan tidak lebih dari Rp200 ribu.
“Pak Koster menyampaikan akan berkomitmen menaikkan upah kita di atas perhitungan formula. Karena itu, kami meminta komitmen tersebut diwujudkan dalam penetapan UMP 2027,” ujar Excel.
Menurut Excel, pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) harus menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan upah minimum. Sebab, biaya hidup di Bali terus meningkat seiring kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi.
Ia menyebut UMP Bali saat ini baru mampu memenuhi sekitar 57 persen dari kebutuhan hidup layak. Angka itu dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi lain yang rata-rata UMP-nya telah mencapai sekitar 80 persen dari KHL. Bahkan, menurutnya, terdapat tiga provinsi yang UMP-nya telah melampaui nilai KHL.
Excel juga memaparkan bahwa sebelum 2015, upah minimum di Bali pernah mencapai 80 hingga 100 persen dari nilai kebutuhan hidup layak. Namun, setelah penetapan upah semakin mengacu pada formula, kemampuan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan pekerja terus menurun.
“Inflasi terus naik sekitar 3 persen, tetapi upah riil kita justru mengalami penurunan sekitar 2 hingga 3 persen. Karena itu, kami menuntut agar UMP Bali 2027 ditetapkan berdasarkan KHL atau setidaknya mendekati nilai kebutuhan hidup layak,” papar Excel.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menuturkan dirinya telah menelusuri perkembangan UMP Bali sejak 2016 hingga 2026 setelah menerima aspirasi pekerja. Ia menilai penggunaan formula dengan nilai alfa tertinggi sekalipun belum cukup untuk menghasilkan kenaikan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
Koster kemudian memaparkan empat opsi besaran UMP yang dibahas Dewan Pengupahan, mulai dari Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta hingga Rp5,6 juta. Hasil voting menunjukkan angka Rp4.559.286,54 menjadi opsi dengan suara terbanyak, yakni sembilan suara dari total 18 suara.
Koster mengaku sempat menawarkan angka Rp4,2 juta sebagai jalan tengah setelah mempertimbangkan berbagai masukan. Namun, usulan itu ditolak oleh perwakilan pekerja. Ia juga mengakui penetapan upah harus mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.
“Kalau pelaku usaha pasti maunya yang paling rendah. Kalau penerima upah pasti maunya yang paling tinggi. Kan pasti begitu rumusan dari zaman dulu sejak lahir. Makanya itu harus dikompromikan,” ujar Koster.
Koster menegaskan angka Rp4,2 juta belum menjadi keputusan final. Ia meminta waktu untuk mempertimbangkan berbagai masukan dan berupaya mengambil keputusan yang sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan.
“Berikan saya waktu mempertimbangkan yang terbaik sesuai dengan harapan dari kawan-kawan untuk memutuskan supaya sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan,” katanya.
Koster juga menyampaikan bahwa surat keputusan penetapan UMP Bali 2027 belum ditandatangani. Ia berencana menandatanganinya sebelum tengah malam agar dapat ditetapkan pada 21 November 2026.
Penetapan UMP Bali 2027 menjadi momentum bagi Koster untuk menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan upah yang lebih layak bagi pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Bali. On-MD



