Koster Beberkan Keberhasilan Pemilu Bali 2024, Partisipasi Pemilih Capai 83,34 Persen

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster memaparkan pengalaman dan capaian Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Salah satu capaian yang disorot adalah tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2024 yang mencapai 83,34 persen, tertinggi dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya dan melampaui angka nasional sebesar 81,7 persen.

Hal itu disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dalam rangka penyusunan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (20/11/2026).

“Provinsi Bali memiliki pengalaman penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Pada pemilu presiden tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih mencapai 83,34 persen, tertinggi dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, menurut data KPU Provinsi Bali,” ujar Koster.

Gubernur Bali dua periode itu menilai capaian partisipasi pemilih di Bali patut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Terlebih, penyelenggaraan Pemilu 2024 di Bali berlangsung dengan baik dan tanpa konflik. “Yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasionalnya, 81,7 persen. Nah, harusnya Bali dapat penghargaan dari pusat karena penyelenggaraannya sangat bagus dan tanpa konflik,” ujarnya.

Baca juga :  Gubernur Koster Tinjau Langsung Terminal BBM, Pastikan Pasokan Aman hingga Dua Pekan ke Depan

Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Bali mencapai 71,9 persen. Koster menyebut angka itu sudah cukup tinggi, meskipun pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait akan terus mendorong peningkatannya.

Menurut alumni ITB itu, tingkat partisipasi masyarakat menjadi gambaran kematangan dan kedewasaan dalam berdemokrasi. Karena itu, partisipasi politik perlu terus diperkuat melalui pendidikan politik dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Pentolan PDI Perjuangan Bali itu juga mengungkapkan dukungan anggaran yang dialokasikan Pemprov Bali untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. “Kami juga perlu melaporkan, Pemerintah Provinsi Bali juga mengalokasikan anggaran untuk KPU sebesar Rp155,9 miliar, Bawaslu Rp41 miliar, Polda Bali Rp30 miliar, Korem Rp7,5 miliar, dan Kodam Rp1,5 miliar. Tapi tidak semua terserap, ya. Yang tidak terserap sudah dikembalikan lagi ke kas daerah,” ungkapnya.

Baca juga :  Pasca Kelangkaan BBM, Satgas Pangan Buleleng Pastikan Stok Pangan Aman dan Distribusi Tetap Lancar

Koster mengatakan pengalaman penyelenggaraan pemilu di Bali menunjukkan bahwa keberhasilan pesta demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara. Sinergi seluruh pemangku kepentingan, dukungan anggaran, kesiapan sumber daya manusia, pendidikan politik, serta pengamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban juga memiliki peran penting.

Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi II DPR RI dalam menyempurnakan regulasi kepemiluan. Koster juga menginginkan adanya dialog terbuka dan konstruktif antara Panja, Pemprov Bali, penyelenggara pemilu, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

“Berbagai aspek tersebut hendaknya menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan perubahan undang-undang pemilu, sehingga dengan demikian akan mampu menjaga kepercayaan publik, mencegah konflik, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kualitas demokrasi,” harap Koster.

Ia berharap kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI turut mendorong seluruh pihak untuk berkontribusi dalam penyempurnaan undang-undang pemilu.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan kunjungan ke Bali dilakukan untuk menghimpun informasi, data, serta berbagai persoalan terkait penyelenggaraan pemilu. Tim juga melibatkan kalangan akademisi sebagai narasumber dalam pengkajian dan penyusunan perubahan UU Pemilu.

Baca juga :  Go Internasional, Gubernur Wayan Koster Tetapkan Tanggal 29 Januari Hari Arak Bali

“Kami ingin mendapatkan informasi, data, berbagai persoalan terutama. Dan kami masuk ke kalangan akademisi, mereka kalangan akademisi ini tentunya kita harapkan akan lebih netral, lebih jujur, lebih pedas dalam hal mengkritisi kami-kami yang di DPR,” ujar Aria Bima.

Ia menambahkan, masukan dari berbagai pihak diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan undang-undang sebelumnya, sekaligus memperkuat ketentuan yang dinilai sudah berjalan baik. “Terutama juga kami menyampaikan berbagai kekurangan, kelemahan, bahkan penguatan kalau memang itu baik di undang-undang sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Aria Bima, kunjungan ini menjadi langkah awal untuk memulai pembahasan perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara kritis dan analitis dengan melibatkan pandangan akademik. “Kita ingin betul-betul lebih membuka partisipasi di kalangan akademisi,” pungkasnya. On-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button