Panja Komisi II DPR RI Himpun Masukan Perubahan UU Pemilu, Soroti Pengawasan dan Integritas Penyelenggara

DENPASAR, MataDewata.com | Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI mulai menghimpun berbagai masukan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Penguatan pengawasan, integritas dan kapasitas penyelenggara, hingga keterlibatan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi menjadi sejumlah aspek yang mendapat perhatian dalam penyusunan perubahan regulasi kepemiluan.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI, Aria Bima, saat melakukan kunjungan kerja dan diterima Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Gubernur Bali dalam rangka penyusunan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Jumat (20/11/2026).
Aria Bima mengatakan, kunjungan ke Provinsi Bali merupakan bagian dari langkah awal untuk mendapatkan informasi, data, serta berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu. Pihaknya juga melibatkan kalangan akademisi agar memperoleh pandangan yang lebih netral, jujur, dan kritis terhadap aturan maupun kinerja DPR.
“Kami ingin mendapatkan informasi, data, berbagai persoalan terutama. Dan kami masuk ke kalangan akademisi, mereka kalangan akademisi ini tentunya kita harapkan akan lebih netral, lebih jujur, lebih pedas dalam hal mengkritisi kami-kami yang di DPR,” ujar Aria Bima.
Menurut Aria Bima, masukan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dan kelemahan undang-undang sebelumnya, sekaligus mempertahankan serta memperkuat ketentuan yang sudah berjalan baik. Pembahasan perubahan UU Pemilu juga diarahkan untuk memperbaiki berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, terutama sistem pengawasan.
Aria Bima menjelaskan, Panja turut mengundang KPU dan Bawaslu bersama kalangan akademisi untuk membahas penguatan kelembagaan, termasuk proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu agar memiliki integritas serta kapasitas yang memadai.
Selain kualitas penyelenggara, pengawasan partisipatif juga menjadi perhatian. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak mungkin hanya mengandalkan Bawaslu hingga tingkat kelurahan dengan jumlah personel yang terbatas. Karena itu, perlu ada ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut mengawasi setiap tahapan pemilu.
Ia menilai kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Generasi muda, khususnya Gen Z, juga dapat mengambil peran sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, penyelenggara, pengawas, partai politik, hingga masyarakat.
“No viral no justice, no viral no action, saya kira bisa dijadikan sebagai satu tagline untuk mengawasi pemilu ke depan, baik itu pelaksananya, baik itu penyelenggaranya, baik itu pengawasnya, partai politiknya, mungkin juga masyarakatnya,” katanya.
Aria Bima berharap berbagai upaya perbaikan regulasi tersebut dapat mendorong peningkatan indeks demokrasi Indonesia pada Pemilu 2029. Untuk memperkaya pembahasan, Panja juga menghimpun pandangan dari sejumlah daerah dan kalangan akademisi.
Ia menyebutkan, kunjungan kerja telah dilakukan ke Sulawesi Selatan, Bali, Surabaya dan Jawa Tengah, Medan, serta Sumatera Barat. Dari rangkaian kunjungan itu, sejumlah akademisi yang dinilai memiliki pandangan menonjol akan kembali diundang ke Jakarta untuk memperdalam berbagai persoalan dan masukan.
Langkah ini, dilakukan agar pembahasan perubahan undang-undang benar-benar matang sebelum diputuskan. Aria Bima mengingatkan agar regulasi yang telah disahkan tidak kembali menghadapi persoalan hukum melalui uji materi atau judicial review.
“Kita lihat tadi sudah ada yang kelihatannya ada universitas atau para akademisi yang menonjol, nah kita akan undang lagi ke Jakarta untuk lebih menguatkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Terus terang jangan sampai nanti begitu selesai undang-undang diputuskan, kena judicial review mundur lagi,” ujarnya.
Dia menegaskan, pelibatan akademisi menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perubahan UU Pemilu agar pembahasan lebih terbuka dan mampu menyerap berbagai pandangan. “Kita ingin betul-betul lebih membuka partisipasi di kalangan akademisi,” Aria Bima.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster berharap kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI dapat membangun dialog terbuka dan konstruktif antara DPR dengan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap terbangun dialog yang terbuka dan konstruktif antara Panja dengan Pemprov Bali, penyelenggara pemilu, serta akademisi dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Koster.
Ia berharap berbagai masukan yang dihimpun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan perubahan UU Pemilu sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menjaga kepercayaan publik, mencegah konflik, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kualitas demokrasi. On-MD



