Naik Progresif 42,15 Persen, Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Sebesar Rp 4.559.287
UMSP Sektor Hotel Bintang Rp 4.644.907

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287 serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada sektor Hotel Bintang Rp4.644.907 per bulan. Kebijakan strategis ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor: 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80, jumat (20/11/2026)
Penetapan UMP Bali ini mencatatkan kenaikan progresif sebesar Rp 1.351.828 per bulan atau sekitar 42,15 persen. dibandingkan dengan UMP Bali Tahun 2026 yang berada di angka Rp 3.207.459.
Sementara itu, besaran UMSP sektor Hotel Bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 ditetapkan senilai Rp 4.644.907 per bulan. Seluruh ketentuan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang.
Keputusan tersebut lahir setelah mempertimbangkan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor: 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 tentang Rekomendasi Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027. Termasuk berlandaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor: 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
Selain itu, Gubernur Wayan Koster turut mengakomodasi aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026.
Dalam aspirasi tersebut, serikat pekerja mengusulkan agar penghitungan UMP Bali menggunakan pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tanpa memakai formula pengupahan, serta menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp 4.559.287.
Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa perbandingan antara UMP Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287 dengan besaran KHL Tahun 2027 yang ditetapkan pada tahun 2026 senilai Rp 5.604.481 telah mencapai angka 81,35 persen.
Masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak. Capaian rasio tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2026 yang tercatat sebesar 61,54 persen dari perbandingan UMP Rp 3.207.4590 terhadap KHL senilai Rp 5.253.107.
“Saya menginstruksikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali, serta para pelaku usaha agar dengan penuh tanggung jawab melaksanakan Keputusan Gubernur Bali tentang UMP sebesar Rp 4.559.287 ini mulai 1 Januari 2027,” tegas Gubernur Wayan Koster.
Lebih lanjut, menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan upah yang progresif dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi peningkatan taraf hidup para pekerja maupun aparatur di daerah.
Berlakunya UMP Tahun 2027 nanti, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah serta para pekerja usaha sektor pariwisata akan memperoleh peningkatan pendapatan yang cukup besar.
“Dengan UMP sebesar Rp 4.559.287, para pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Niskala-Sakala. Saya berharap para pegawai dan pekerja semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas,” ujar Wayan Koster.
Sebagai pemacu semangat bagi seluruh pegawai dan pekerja di Pulau Dewata dalam momentum peringatan Hari Puputan Margarana ke-80, Gubernur Wayan Koster turut menyampaikan sebait pantun. “Ke Marga Tabanan melihat sejarah, perjuangan pahlawan tak pernah terlupa. Semangat Puputan Margarana tetap membara, upah yang layak demi kesejahteraan pekerja,” pungkasnya. On-Tr-MD



