DPRD Badung Kompak Suarakan Krisis Air Bersih, Dorong Pemanfaatan Teknologi SWRO
BADUNG, MataDewata.com | Krisis air bersih yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Badung Selatan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Badung. Ketiga Fraksi-fraksi DPRD Badung secara kompak menyuarakan isu krisis Air bersih yang melanda Kabupaten Badung. Para Fraksi juga mendorong adanya solusi konkret, mulai dari peningkatan kapasitas pasokan dan perluasan jaringan distribusi hingga pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air tawar.
Sorotan dan usulan SWRO disuarakan di hadapan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Ranperda yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana (Lantai III), Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis (5/11/2026).
Sekretaris Fraksi Golkar, I Gede Suraharja, SH, dalam penyampaiannya menilai penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Mangutama harus berdampak langsung pada peningkatan pelayanan air bersih. Golkar juga mendorong kajian teknologi SWRO sebagai alternatif pasokan air baku.
“SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) layak dikaji sebagai alternatif sumber air baku tambahan ketika pasokan konvensional tidak cukup atau tidak andal,” usul Fraksi Golkar.
Kegelisahan serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra, I Wayan Puspa Negara, yang menyoroti krisis air bersih yang masih terjadi di sejumlah wilayah Badung Selatan, seperti Pecatu, Kutuh, Ungasan, Jimbaran, dan sekitarnya. Gerindra mendorong peningkatan debit air dari 800 liter per detik menjadi 2.000 liter per detik, disertai perluasan jaringan distribusi dan pemanfaatan teknologi SWRO.
“Demikian juga debit air pada layanan yang ada masih belum sepenuhnya lancar dan nyaman. Oleh karena itu fraksi gerindra mendorong percepatan peningkatan debit air saat ini dari 800 liter per detik menjadi 2.000 liter per detik, perluasan jaringan dan perkuatan pengadaan teknologi desalinasi dengan metode Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) perubahan air laut menjadi air tawar,” papar Puspa Negara menyusul Fraksi Golkar.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan, I Made Rai Wirata, dalam penyampaiannya, memberikan penekanan kepada jajaran direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama agar segera menuntaskan persoalan krisis air bersih yang telah lama dirasakan masyarakat di wilayah Bukit, Kecamatan Kuta Selatan. Dengan disetujuinya penyertaan modal daerah sebesar Rp37 miliar pada tahap awal tahun 2027 dari total komitmen Rp150 miliar, tambahan modal tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan.
“Dengan adanya penambahan penyertaan modal pada Perumda air minum Tirta Mangutama ini kami berharap direksi perumda air minum tirta mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah bukit seperti desa ungasan, desa pecatu dan sekitarnya di kecamatan kuta selatan. Sehingga tidak ada alasan lagi direksi perumda air minum Tirta Mangutama mengeluh atas kekurangan modal, untuk menuntaskan krisis air tersebut diatas sehingga kebutuhan masyarakat akan air minum dapat terpenuhi dengan baik sebagaimana mestinya,” terang Rai Wirata.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengatakan dewan turut mendorong jajaran direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama untuk mengembangkan teknologi SWRO sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan pasokan air bersih di wilayah selatan.
“Salah satunya adalah ketika melaksanakan yang namanya penyelesaian kebutuhan air di Badung ini. Jadi, dewan mendorong agar terutama direksi untuk melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO. Jadi Sea Water Reverse Osmosis, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.
Anom Gumanti mengaku telah melihat sejumlah upaya yang dilakukan jajaran direksi Perumda dalam mencari alternatif sumber pasokan air. Jika sebelumnya pasokan untuk wilayah Kuta Selatan mengandalkan dam estuari.
“Mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Tetapi saya juga sudah melihat upaya-upaya dari direksi beserta seluruh jajarannya bahwa yang dulunya mengandalkan dam estuari dari air penyediaan airnya untuk yang disuplai ke Kuta Selatan,” kata Anom Gumanti.
Anom Gumanti menambahkan, penyertaan modal yang diberikan diharapkan dapat membuka peluang penambahan sumber pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Badung Selatan.
“Apalagi nanti di kemudian hari kalau memang bisa SWRO ini bisa berjalan, jadi saya kira kebutuhan air di Kuta Selatan mudah-mudahan secara perlahan bisa teratasi,” pungkasnya.
Menariknya, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa langsung menyambut positif dorongan DPRD terkait penguatan penyediaan air bersih, khususnya melalui penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Menurutnya, kondisi geografis Badung Selatan yang menjadi pusat akomodasi pariwisata memiliki tantangan tersendiri karena secara topografi menghadapi keterbatasan ketersediaan air.
“Saya kira DPRD juga sepakat bahwa khusus untuk penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Badung ini dalam upaya kita untuk mempercepat daripada penyiapan air bersih khususnya di Badung Selatan,” ujar Arnawa.
Harus diakui bahwa dengan kondisi Badung Selatan sebagai daerah pusat akomodasi di Badung ini yang dikaitkan dengan kondisi daerahnya secara topografi memang kelihatan defisit terhadap ketersediaan air.
“Maka mau tidak mau kami pemerintah Kabupaten Badung sedang konsen untuk mempersiapkan air minum air bersih untuk di Badung Selatan walaupun ini dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan diversifikasi sumber air bersih agar tidak terus bergantung pada air permukaan konvensional.
“Perlu kita melakukan diversifikasi terhadap penyiapan air bersih ini. Memang sekarang ini kita masih terpaku pada air permukaan yang ada di Badung ini, tapi ke depan dan kami melihat PDAM Badung sekarang sudah sudah melakukan langkah-langkah juga secara paralel mendorong untuk penerapan pemanfaatan air laut dengan SWRO tadi itu,” kata Arnawa.
Adi Arnawa juga menyampaikan bahwa berbagai upaya yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD pada dasarnya telah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, meski realisasinya masih membutuhkan proses perizinan maupun pembangunan infrastruktur pendukung.
“Hanya memang hasilnya kan ini sedang dalam proses baik perizinannya maupun termasuk pembangunan infrastrukturnya,” pungkasnya.
Melalui masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD, pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai isu krusial yang tengah dihadapi masyarakat. Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah strategis dan persuasif untuk menuntaskan semua masalah yang dirasakan masyarakat Badung. On-MD
