Gubernur Koster Dorong Pembentukan Pararem Anti-Narkoba di Desa Adat
Sinergi Pemprov Bali dan BNNP Wujudkan Bali Bersinar

DENPASAR, MataDewata.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menegaskan komitmen kuat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) P4GN Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (5/2/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa penanganan persoalan narkotika harus dilakukan secara serius dan terpadu dari hulu ke hilir demi menjaga ketahanan sosial serta keamanan daerah.
Gubernur Koster menyoroti posisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang memiliki tingkat keterbukaan sangat tinggi terhadap arus kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,4 juta jiwa serta tingkat ketergantungan ekonomi mencapai 66 persen pada sektor pariwisata, perlindungan wilayah dari bahaya laten narkotika menjadi prioritas mutlak.
“Ketika saya menerima audiensi Kepala BNN dan melihat data yang disampaikan, saya melihat kita harus sangat serius menangani persoalan narkoba ini. Bali adalah destinasi wisata dunia, wilayahnya kecil, tetapi memiliki daya tarik global yang luar biasa,” ujar Gubernur Wayan Koster.
Oleh karena itu, Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga desa adat, untuk bergerak bersama. Ia secara khusus mendorong pembangunan sistem pencegahan masif berbasis desa adat melalui penyusunan pararem anti-narkoba sebagai benteng kearifan lokal.
Melalui Rakor P4GN 2026, diharapkan lahir rencana aksi daerah yang konkret dan terintegrasi untuk memperkuat deteksi dini, pencegahan, rehabilitasi, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika selaras dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol. Drs. Budi Sajidin, memaparkan bahwa dinamika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, khususnya di Bali, terus berkembang secara kompleks dan mengkhawatirkan.
Berdasarkan data sepanjang tahun 2025, jaringan peredaran narkoba tidak hanya menyasar wilayah perkotaan dan kawasan wisata, tetapi juga telah merambah hingga ke pedesaan dengan angka pengungkapan kasus yang tinggi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, dan sejumlah wilayah lainnya.
Budi Sajidin menambahkan bahwa kemunculan narkotika jenis baru serta pergeseran modus operandi kejahatan, seperti penyusupan zat adiktif ke dalam cairan vape hingga praktik laboratorium gelap (clandestine lab), menuntut respons kebijakan yang adaptif dan progresif.
Di sisi lain, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan, serta masih terbatasnya regulasi berbasis kearifan lokal seperti pararem anti-narkoba di tingkat desa adat menjadi tantangan yang harus segera dijawab bersama.
Guna mengatasi berbagai tantangan tersebut, BNNP Bali mendorong sejumlah langkah strategis yang meliputi pembentukan pusat rehabilitasi terpadu milik daerah, penguatan tim terpadu pemberantasan narkoba lintas instansi, serta penerapan kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi bagi penyalahguna murni agar diarahkan menjalani rehabilitasi melalui asesmen terpadu.
Melalui pendekatan collaborative governance yang dilandasi semangat “War on Drugs for Humanity”, pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen memadukan ketegasan negara dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagai wujud partisipasi aktif dalam membentengi generasi muda, seluruh elemen masyarakat Bali diimbau untuk tidak ragu melapor, berkonsultasi, maupun mencari bantuan terkait permasalahan narkotika melalui layanan Call Center 184.
Kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, penegak hukum, desa adat, dan masyarakat diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Bali Bersinar (Bersih Narkoba) demi masa depan Pulau Dewata yang aman, bermartabat, dan berdaya saing global. Hp-MD



