Disbud Badung Berkomitmen Melestarikan Budaya sebagai Roh Peradaban
BADUNG, MataDewata.com | Bali di kenal luas dengan budaya dan adat-istiadatnya, tapi apakah itu berlangsung hingga anak cucu mendatang? di tengah perkembangan zaman dan pesatnya pembangunan, pelestarian seni, adat, dan tradisi menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan berkomitmen menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas masyarakat.
Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gede Sukadana, menegaskan bahwa kebudayaan bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan bagian penting yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Berbicara kebudayaan, kita ketahui bahwa kebudayaan itu adalah roh dari sebuah peradaban. Kita juga ingin mempertanggungjawabkan kepada leluhur terkait komitmen kita untuk mengabadikan dan melestarikan warisan-warisan beliau,” tutur Sukadana saat rapat bersama Komisi IV DPRD Badung dalam pembahasan RAPBD 2027, Selasa (3/11/2026).
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian Dinas Kebudayaan adalah keberlangsungan subak. Perubahan fungsi lahan menjadi kawasan perumahan membuat kondisi sejumlah subak di Badung mengalami penyusutan, bahkan ada yang sudah tidak memiliki lahan.
“Kami ingin mendapatkan masukan terkait luasan-luasan lahan yang memang ada beberapa sudah tergerus ke perumahan. Harus juga kita akui bahwa memang ada lahan subak yang sampai nol,” ujarnya.
Sukadana menyebut beban kerja pengliman atau pemimpin subak di setiap wilayah tidak selalu sama. Di kawasan Badung utara, misalnya, satu pengliman dapat melayani wilayah subak dengan luas mencapai ratusan hektare. “Untuk subak di daerah utara itu, satu pengliman bisa melayani kurang lebih 200 sampai 300 hektare,” ujarnya.
Selain itu, Dinas Kebudayaan juga mencermati keberadaan kelompok Bandega di Petang dan Abiansemal yang tercantum dalam ketentuan daerah. Menurut Sukadana, keberadaan kelompok tersebut perlu ditinjau kembali karena kedua wilayah itu tidak memiliki kawasan laut.
“Secara historis dan objektif kita berbicara bahwa di daerah Petang tidak ada laut, sedangkan di Abiansemal juga tidak ada laut. Inilah yang perlu kita cermati sehingga nantinya bisa kita revisi terkait keberadaan surat keputusan itu,” paparnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Dinas Kebudayaan berupaya menyediakan ruang bagi seniman untuk terus berkarya melalui Festival Seni Budaya. Kegiatan ini kembali digelar pada 2026 setelah hampir dua setengah tahun tidak terlaksana akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Sukadana mengatakan, penyelenggaraan festival ini juga menjadi jawaban atas kerinduan para seniman Badung yang selama ini belum memiliki ruang kegiatan serupa untuk menampilkan dan mengembangkan karya mereka.
Menariknya, penyelenggaraan Festival Seni Budaya kali ini dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan event organizer (EO). Dinas Kebudayaan mengandalkan kemampuan sumber daya manusia internal untuk merancang dan melaksanakan kegiatan.
“Ini pertama kalinya kami di Dinas Kebudayaan tidak memakai EO. Kami tuangkan seluruh kompetensi SDM kami untuk merancang kegiatan Festival Seni Budaya,” ungkap Sukadana.
Festival tersebut juga disiapkan sebagai ruang penjaringan potensi seniman yang akan mewakili Badung dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) 2027. Pemerintah daerah tidak lagi melakukan penunjukan langsung, melainkan menggunakan hasil festival sebagai dasar untuk menentukan peserta.
“Di tahun 2027 kami tidak akan melakukan penunjukan, tetapi dari event inilah kami akan mendapatkan potensi-potensi yang bisa kami pakai nanti di 2027,” pungkasnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, pelestarian kebudayaan diharapkan tetap hidup melalui keberlanjutan tradisi, perlindungan warisan leluhur, serta ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan seni dan budaya daerah. On-MD
