Anggaran Infrastruktur Tinggi di APBD Perubahan, DPRD Badung Minta Pemkab Berhati-hati
BADUNG, MataDewata.com | Anggaran belanja infrastruktur dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung 2026 mencapai 59,23 persen. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badung meminta pemerintah Kabupaten untuk berhati-hati tentu manajemen yang baik, sehingga tidak mengurangi biaya belanja yang lainnya.
Meski begitu, DPRD Badung mendukung langkah Pemkab karena pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata, khususnya dalam menangani persoalan kemacetan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti usai mengikuti rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penjelasan Bupati Badung terkait Rancangan Perubahan APBD 2026, yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Badung (Lantai III), Kamis (3/9/2026).
“Terutama adalah langkah-langkah tentang bagaimana menciptakan kualitas fasilitas untuk pariwisata di Badung, terutama adalah mengatasi yang namanya kemacetan,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Badung untuk tetap memperhatikan belanja-belanja lainnya diluar dari belanja infrastruktur mengingat tingginya anggaran belanja infrastruktur yang bahkan mencapai 59,23%.
“Tentu kami mendukung langkah-langkah ini. Jadi cuman, ya kami tetap menyarankan kepada Pak Bupati beserta seluruh perangkatnya, jadi tetap harus mengutamakan prinsip kehati-hatian,” ucapnya.
Terakhir, pihaknya mengingatkan Pemkab Badung agar kebutuhan operasional pemerintahan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan di tengah pembangunan berbagai proyek infrastruktur.
“Karena jangan sampai istilahnya, karena keberpihakan infrastruktur ini terlalu tinggi, jadi mengurangi dari biaya-biaya mandatory. Nah, itu yang selalu kami ingatkan, dan juga biaya-biaya rutin, biaya-biaya yang menjadi pokok pengoperasionalan kantor, gedung, dan lain sebagainya,” pungkasnya. On-MD
