Pemkab Badung Rancang Belanja Infrastruktur Sebesar 59,23 Persen dalam APBD Perubahan 2026
Pendapatan Daerah Dirancang Rp10,504 Triliun dengan Belanja Daerah Rp13,098 Triliun
BADUNG, MataDewata.com | Pemerintah Kabupaten Badung merancang alokasi anggaran infrastruktur sebesar 59,23 persen dari total belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Alokasi anggaran ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur, terutama kondisi kemacetan di kawasan pariwisata.
Persoalan infrastruktur mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk perluasan jalan, perbaikan jalan hingga pembebasan lahan. Hal ini, bisa dilihat dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah yang dirancang sebesar Rp10,504 triliun, dengan PAD mencapai Rp9,713 triliun.
PAD meningkat sekitar Rp181,9 miliar dibandingkan APBD induk sebesar Rp9,532 triliun. Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp13,098 triliun, meningkat sekitar Rp1,526 triliun dari APBD induk.
Hal ini, diungkapkan oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, S.H., usai mengikuti Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2026-2027, terkait penyampaian penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026, di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Badung (Lantai III), Kamis (3/9/2026).
“Dan yang paling penting adalah kita tetap masih bisa menjaga belanja infrastruktur kita ada di posisi 59,23%. Ini sangat luar biasa,” ungkapnya.
Penguatan belanja infrastruktur dalam rancangan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menyikapi berbagai persoalan di wilayah Badung khususnya kemacetan.
“Saya kira dari performa daripada APBD kami ini kelihatan sekali bahwa eksekutif dan legislatif punya komitmen untuk meneruskan apa namanya, langkah-langkah yang selama ini kita lakukan,” ujarnya.
Menariknya, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Badung menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama, untuk mendukung sektor pariwisata dan menangani persoalan kemacetan.
“Terutama bagaimana kita memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur, khususnya dalam bidang kepariwisataan ini,” tutupnya.
Melalui rancangan belanja infrastruktur tersebut, pemerintah berharap pembangunan sejumlah ruas jalan dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi kemacetan di Kabupaten Badung, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin baik dan pariwisata kembali bangkit, khususnya di kawasan Kuta. On-MD
