Bertemu Kajati Bali, Bupati Kembang Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

JEMBRANA, MataDewata.com | Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Setiawan Budi Cahyono. Pertemuan strategis tersebut dilangsungkan di Lounge Kejaksaan Tinggi Bali, Rabu (21/10/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi antarlembaga, menjaga kondusivitas daerah, serta menyelaraskan langkah penegakan hukum demi mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Jembrana.
Bupati Kembang Hartawan menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Korps Adhyaksa sangat vital dalam mengawal setiap program pembangunan agar senantiasa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
βSinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Kejaksaan Tinggi Bali adalah fondasi penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami berkomitmen untuk terus bermitra secara harmonis demi mendukung pembangunan daerah,β ujar Bupati Kembang.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut, Bupati Kembang hadir didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, Ketua Pansus HPL Gilimanuk DPRD Jembrana, I Ketut Suastika, serta sejumlah tokoh masyarakat Gilimanuk.
Selain mendiskusikan aspek penguatan hukum secara umum, pertemuan ini juga dimanfaatkan secara khusus untuk berkoordinasi terkait konsultasi hukum penataan serta kejelasan status upaya masyarakat di kawasan Gilimanuk agar memperoleh kepemilikan yang sah atas tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono, menyambut positif kunjungan kerja Bupati Jembrana beserta jajaran. Pihaknya menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Bali siap bersinergi, memberikan pendampingan hukum, serta mendukung penuh langkah Pemkab Jembrana dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat luas.
Melalui penguatan sinergi hukum ini, Pemkab Jembrana optimistis koordinasi lintas instansi akan semakin harmonis, sekaligus mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian berbagai isu strategis di daerah. Hj-MD



