Anggota DPRD Badung Edi Sanjaya Minta Akses Jalan Petani Dituangkan dalam Kesepakatan Tertulis
Tidak Cukup Lisan, Harus Punya Payung Hukum
BADUNG, MataDewata.com | Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Edi Sanjaya, meminta persoalan akses jalan bagi para petani di Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tidak menimbulkan kebingungan maupun simpang siur di tengah masyarakat.
Edi Sanjaya menegaskan bahwa komitmen pemberian izin akses jalan tidak cukup disampaikan secara lisan, melainkan harus dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang memiliki payung hukum mengikat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Edi Sanjaya menanggapi klarifikasi dari penyewa lahan aset Pemprov Bali, Dewa Made Merta Sedana, atau yang akrab disapa Ajik Toyota, terkait pemberitaan viral mengenai akses jalan petani di Desa Munggu, Selasa (15/6/2026).
Dalam klarifikasinya, Ajik Toyota menyatakan berkenan memberikan akses jalan kepada petani setempat di atas tanah aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang saat ini disewanya.
Kendati menyambut baik iktikad tersebut, Edi Sanjaya mengingatkan para petani, Perbekel, serta Pekaseh bahwa tanah lokasi akses jalan tersebut merupakan aset milik Pemprov Bali di bawah pengelolaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, bukan Sertifikat Hak Milik (SHM) pribadi.
Mengingat masa sewa pihak ketiga memiliki batas waktu tertentu, perjanjian tertulis yang melibatkan BPKAD, penyewa, serta perwakilan petani menjadi syarat mutlak demi menjamin keberlanjutan hak jalan petani di masa depan.
ditegaskannya penjelasan secara lisan yang didapat harus dibarengi dengan perjanjian tertulis demi melindungi kepentingan para petani di masa depan. Kepastian tertulis diperlukan agar akses jalan bagi petani tetap memiliki dasar hukum yang jelas,
“Termasuk setelah masa sewa berakhir. Jika kelak masa sewa berakhir dan tanah tersebut dibutuhkan oleh Pemprov Bali, kita berharap akses jalan tersebut tetap dipertahankan untuk kepentingan petani,” tegas politisi DPRD Badung tersebut. Db-MD
