Fataforgana Kemandirian Energi Bali, Ari Dwipayana: Bukan Sekadar Menenangkan Masyarakat dengan Pernyataan Cadangan BBM Aman

GIANYAR, MataDewata.com | Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali dalam beberapa hari terakhir menjadi peringatan serius terhadap ketahanan energi Pulau Dewata. Kondisi ini sekaligus mempertanyakan klaim kemandirian energi Bali yang selama ini digaungkan Gubernur Bali, I Wayan Koster.

Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, AAGN Ari Dwipayana, menilai krisis BBM tersebut bukan sekadar persoalan teknis distribusi energi, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang belum ditangani secara serius.

“Krisis BBM yang terjadi di Bali memperlihatkan bahwa apa yang selama ini diklaim sebagai kemandirian energi Bali ternyata masih merupakan fatamorgana. Kita berbicara tentang kemandirian energi, tetapi dalam kenyataannya Bali masih sangat bergantung pada pasokan energi fosil dari luar daerah. Begitu terjadi gangguan pasokan, aktivitas masyarakat langsung terguncang,” ujar Ari Dwipayana, Rabu (14/10/2026).

Menurut Ari, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan pasokan BBM di Bali semakin terlihat. Konsumsi energi fosil terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar minyak. Sementara itu, pasokan BBM menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk kebutuhan penyesuaian kebijakan cadangan energi nasional di tengah ketidakpastian dan gejolak geopolitik global.

Ia menegaskan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil membuat Bali rentan terhadap gangguan distribusi dan pasokan. Saat kelangkaan terjadi, antrean panjang di SPBU juga berpotensi memicu pembelian berlebihan akibat kepanikan masyarakat atau panic buying, sehingga memperburuk situasi.

“Persoalan seperti ini seharusnya bisa diantisipasi. Pengelola tata niaga BBM tentu memiliki data konsumsi harian, proyeksi kebutuhan, serta perhitungan cadangan yang diperlukan Bali. Gangguan pasokan satu hari saja dapat menimbulkan efek berantai yang serius. Karena itu, pertanyaannya bukan hanya mengapa BBM langka, tetapi juga mengapa sistem peringatan dini dan langkah antisipasinya tidak mampu mencegah kepanikan masyarakat,” tegas Ari Dwipayana.

Ari turut mengkritisi strategi komunikasi Gubernur Bali yang lebih mengedepankan pernyataan bahwa cadangan BBM masih aman untuk menenangkan masyarakat. Pola komunikasi krisis tidak cukup hanya dengan memberikan jaminan verbal. Pernyataan pemerintah harus sejalan dengan kenyataan yang dialami masyarakat di lapangan.

“Ketika Gubernur Bali menyatakan cadangan BBM aman, tetapi masyarakat justru menghadapi antrean panjang di SPBU, muncul kesenjangan antara komunikasi pemerintah dan realitas di lapangan. Situasi seperti ini dapat menggerus kepercayaan publik,” ucapnya.

Ari menegaskan, dalam menghadapi situasi luar biasa, Gubernur Bali seharusnya berani mengambil langkah kebijakan yang konkret, cepat, dan terukur. Salah satu langkah yang diusulkannya adalah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sementara bagi aparatur pemerintah. Sektor swasta yang memungkinkan juga didorong menerapkan kebijakan serupa selama beberapa hari.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mengurangi mobilitas kendaraan pribadi, menekan konsumsi BBM harian, sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan distribusi dan normalisasi pasokan energi.

“Gubernur harus berani mengambil kebijakan yang tidak biasa dalam situasi yang tidak biasa. Jangan sampai pertimbangan gengsi politik lebih diutamakan daripada kebutuhan masyarakat. WFH sementara bukan tanda pemerintah menyerah menghadapi krisis, tetapi justru menunjukkan keberanian melakukan mitigasi untuk mengurangi tekanan konsumsi BBM,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Bali merupakan destinasi pariwisata internasional yang selalu menjadi perhatian dunia. Gangguan pasokan energi, antrean panjang di SPBU, dan terganggunya mobilitas masyarakat berpotensi berdampak negatif terhadap citra Bali serta kepercayaan wisatawan.

“Bali berada dalam sorotan internasional. Jangan sampai krisis BBM yang seharusnya dapat diantisipasi justru menjadi berita buruk bagi pariwisata Bali. Pemerintah harus menunjukkan kapasitas kepemimpinan dalam mengelola krisis, bukan sekadar mengelola persepsi publik,” tambahnya.

Lebih jauh, Ari menilai krisis BBM harus menjadi momentum untuk melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan energi dan transportasi Bali. Ia mengusulkan empat langkah strategis yang perlu segera dijalankan pemerintah daerah.

Pertama, mempercepat transisi menuju energi non fosil melalui peta jalan yang terukur, peralihan kendaraan operasional pemerintah ke kendaraan listrik, serta pengembangan infrastruktur pengisian daya dan energi terbarukan.

Kedua, mengendalikan pertumbuhan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil melalui kebijakan pajak berbasis emisi dan insentif bagi pengguna kendaraan listrik serta transportasi rendah emisi. Ketiga, membangun transportasi umum berbasis energi non fosil agar menjadi pilihan utama masyarakat Bali, didukung pengadaan kendaraan rendah emisi secara bertahap.

Keempat, mendorong keteladanan pejabat publik dengan mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih secara bertahap ke kendaraan rendah emisi. “Jangan hanya masyarakat yang diminta berubah, sementara pejabat pemerintah tetap mempertahankan gaya hidup dan mobilitas yang boros energi fosil. Perubahan harus dimulai dari keteladanan pemimpin,” kata Ari Dwipayana.

Ari mengingatkan bahwa kemandirian energi tidak dapat diukur hanya melalui dokumen perencanaan, regulasi, atau slogan politik. Kemandirian energi harus dibuktikan melalui kemampuan daerah membangun sistem energi berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada pasokan energi fosil, dan memperkuat ketahanan dalam menghadapi krisis.

Bagi Bali, transformasi energi bukan hanya persoalan ekonomi dan transportasi, tetapi juga berkaitan dengan masa depan lingkungan, keberlanjutan pariwisata, serta kualitas hidup masyarakat.

Bali memiliki modal sosial dan budaya yang kuat untuk mengembangkan kebijakan energi yang berpijak pada nilai harmoni antara manusia dan alam. Namun, nilai tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang konkret dan konsisten.

“Kita tidak bisa terus berbicara tentang Bali yang hijau, Bali yang berkelanjutan, dan Bali yang mandiri energi, sementara jumlah kendaraan berbahan bakar fosil terus meningkat dan ketergantungan terhadap BBM semakin besar. Ada kontradiksi antara cita-cita dan arah kebijakan yang harus segera dikoreksi,” ujarnya.

Ari berharap krisis BBM menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan energi dan transportasi secara menyeluruh. Ia juga mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pertamina, PLN, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Kemandirian energi Bali akan terus menjadi fatamorgana apabila tidak disertai keberanian mengambil keputusan, konsistensi menjalankan transisi energi, dan keteladanan para pemimpin. Krisis BBM ini harus menjadi alarm untuk melakukan perubahan, bukan sekadar gangguan sementara yang kemudian dilupakan setelah antrean SPBU kembali normal,” pungkasnya. On-MD