Ari Dwipayana Soroti Kesenjangan Pernyataan Pemerintah dan Kondisi BBM di Bali
GIANYAR, MataDewata.com | Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, AAGN Ari Dwipayana, menyoroti kesenjangan antara pernyataan pemerintah mengenai keamanan cadangan bahan bakar minyak (BBM) dan kondisi di lapangan yang masih diwarnai antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali.
Pernyataan bahwa pasokan BBM aman dinilai belum menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat ketika bahan bakar masih sulit diperoleh. Situasi ini sekaligus menyingkap kerentanan ketahanan energi Bali yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Krisis BBM yang terjadi di Bali memperlihatkan bahwa apa yang selama ini diklaim sebagai kemandirian energi Bali ternyata masih merupakan fatamorgana. Kita berbicara tentang kemandirian energi, tetapi dalam kenyataannya Bali masih sangat bergantung pada pasokan energi fosil dari luar daerah. Begitu terjadi gangguan pasokan, aktivitas masyarakat langsung terguncang,” ujar Ari Dwipayana, Rabu (14/10/2026).
Ia juga mempertanyakan kesiapan sistem mitigasi terhadap gangguan pasokan BBM. Menurutnya, data konsumsi harian, proyeksi kebutuhan, dan perhitungan cadangan semestinya menjadi dasar untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi.
“Persoalan seperti ini seharusnya bisa diantisipasi. Pengelola tata niaga BBM tentu memiliki data konsumsi harian, proyeksi kebutuhan, serta perhitungan cadangan yang diperlukan Bali,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi padatnya antrean yang terus mengular, Ari Dwipayana mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk menekan konsumsi BBM dan mengurangi tekanan terhadap distribusi pasokan. Menurutnya, penanganan krisis tidak cukup hanya melalui pernyataan bahwa cadangan masih aman, tetapi harus disertai kebijakan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu langkah yang diusulkan ialah penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) sementara secara bergantian bagi aparatur pemerintah dan sektor swasta yang memungkinkan. Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi mobilitas kendaraan pribadi dan menekan konsumsi BBM harian, sekaligus memberi ruang bagi pemulihan distribusi pasokan di SPBU.
“Gubernur harus berani mengambil kebijakan yang tidak biasa dalam situasi yang tidak biasa. Jangan sampai pertimbangan gengsi politik lebih diutamakan daripada kebutuhan masyarakat,” kata Ari Dwipayana.
Ia menegaskan, penerapan WFH sementara bukan berarti pemerintah menyerah menghadapi krisis. Sebaliknya, kebijakan tersebut dapat menjadi bentuk mitigasi untuk mengurangi tekanan konsumsi BBM ketika pasokan sedang terganggu.
“WFH sementara bukan tanda pemerintah menyerah menghadapi krisis, tetapi justru menunjukkan keberanian melakukan mitigasi untuk mengurangi tekanan konsumsi BBM,” tegasnya.
Ari mengingatkan, persoalan pasokan BBM ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani krisis energi di Bali. Langkah konkret dan perencanaan yang lebih matang diperlukan agar gangguan serupa tidak terus membebani aktivitas masyarakat. On-MD
