Gubernur Koster Tekankan Ekonomi Kerthi Bali Harus Dijalankan Serius agar Bali Berdikari Ekonomi dan Berdaulat Pangan
Buka High Level Meeting TPID dan TP2DD Bali

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan penerapan Ekonomi Kerthi Bali menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Konsep ini diyakini mampu membuat Pulau Dewata berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan.
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali. Pertemuan ini berlangsung di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/2/2026).
Menurut Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini, pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada nilai kearifan lokal warisan leluhur. Penerapannya wajib dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir.
“Di hulu kita di pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM/Koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali, di hilir juga dipastikan bahwa IKM/Koperasi juga menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat yang membeli juga benar-benar produk lokal. Karena perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia menilai strategi ekonomi Bali harus terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. Pelaku UMKM, IKM, dan koperasi harus terus diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi daerah. “Ekonomi Kerthi Bali harus kita pelajari dan jalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur jebolan ITB ini turut memaparkan kinerja perekonomian Bali yang positif di angka 2,58 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Sementara itu, secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d), Bali mencatat deflasi sebesar 0,34 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga relatif terkendali, meski sinergi TPID tetap harus diperkuat demi menjaga daya beli masyarakat.
Gubernur Koster menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kumulatif seluruh pelaku ekonomi di daerah. Mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif. Dalam konteks pengendalian inflasi, sektor pangan masih menjadi faktor pembentuk utama. Karena itu, kedaulatan pangan terus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, dan kelancaran distribusi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga konsisten mendorong pemanfaatan produk lokal melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018. Aturan tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali ini terbukti menggerakkan ekonomi warga, seperti penggunaan kain endek Bali. Selain itu, stabilitas politik, keamanan, dan sosial menjadi modal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Bali yang 60 persen PDRB-nya ditopang sektor pariwisata.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen. Meski demikian, terdapat peningkatan volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis.
Ia menekankan pentingnya penguatan strategi 4K menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Bank Indonesia juga mengapresiasi percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyoroti kaitan erat inflasi dengan kedaulatan pangan.
Komoditas seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan harga. Karena itu, Bapanas mendorong penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta kerja sama antardaerah bersama Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha. Hp-MD



