Golkar Sodorkan Rekomendasi dalam Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD TA 2027
TABANAN, MataDewata.com | Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Tabanan menyodorkan sejumlah rekomendasi dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027, yang dibacakan oleh I Ketut Budi Adnyana, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan, Kamis (8/10/2026).
Fraksi Golkar mendesak penguatan pendapatan daerah melalui optimalisasi sektor potensial dan pencarian sumber-sumber pendapatan baru, terutama dari sektor pariwisata. Sejumlah strategi yang didorong meliputi penerapan e-ticketing di Tanah Lot, Jatiluwih, dan destinasi wisata lainnya, perluasan e-parking, serta maksimalisasi pemungutan pajak restoran dan rumah makan.
Tak berhenti disitu, Golkar bahkan mendorong pemerintah untuk melakukan penagihan piutang pajak yang masih tertunggak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah juga diharapkan menyosialisasikan adanya penghapusan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak beberapa tahun.
Bergeser ke sektor belanja, Fraksi Golkar menyoroti tiga prioritas krusial yang wajib dikawal dalam APBD 2027, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kritiknya diarahkan pada penyisiran data warga miskin yang belum terdata BPJS, percepatan renovasi sekolah rusak, serta penyelesaian tuntas perbaikan jalan dan irigasi yang mendesak bagi masyarakat.
Tiga catatan itu, menegaskan desakan agar kebijakan belanja APBD tidak sekadar bertumpu pada batas kemampuan fiskal, melainkan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah dituntut lebih cermat menetapkan skala prioritas yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Tak kalah penting, Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar arah pembangunan tidak terjebak pada orientasi kawasan perkotaan. Pemerataan harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan, dengan wilayah perdesaan ikut ditempatkan dalam arus utama pembangunan Tabanan.
“Kami Fraksi Partai Golkar menitipkan satu hal: bahwa pembangunan tidak hanya di kota, jadi kota-kota di pedesaan adalah bagian dari sebuah kota Tabanan,” tutur Budi Adnyana.
Berbagai rekomendasi yang disampaikan Golkar kemudian bermuara pada satu sikap: Ranperda APBD 2027 tetap didorong masuk ke tahap pembahasan, dengan catatan sejumlah kepentingan masyarakat yang menjadi sorotan fraksi tetap menjadi bagian dari proses selanjutnya.
“Kami Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui Ranperda tentang APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dapat dilaksanakannya pembahasan-pembahasan dalam rapat kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Kendati demikian, persetujuan tersebut bukan berarti Golkar melepas ruang untuk mengawal pembahasan. Fraksi Golkar menempatkan proses pembahasan APBD sebagai ruang untuk tetap memberikan masukan, sekaligus mempertahankan posisi politiknya yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami Fraksi Golkar menganut atas karya-kekaryaan, sejarah linear yang selalu ada di dalam pemerintahan dan bersifat konstruktif dan produktif,” tandasnya. On-MD
