Founder Rumah Kakek Desak Pertamina Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Distribusi BBM
DENPASAR, MataDewata.com | Bali dilanda krisis bahan bakar minyak (BBM) yang kini memasuki fase darurat dan tak kunjung usai, memicu kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat. Memasuki hari keempat, antrean kendaraan di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terbukti belum mampu terurai.
Kondisi tersebut memunculkan gelombang kritik tajam dan desakan keras, salah satunya dari Founder Rumah Kebangsaaan dan Kebhinnekaan (Rumah Kakek) Pasraman Satyam Eva sekaligus Ketua Yayasan Konsumen Bali turut mendesak Pertamina untuk bertanggung jawab penuh atas manajemen dan tata kelola distribusi BBM.
Tuntutan dan desakan itu disampaikan saat melakukan kunjungan terbatas ke Kantor Sales Area Manager (SAM) Retail PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Bali, Rabu (14/10/2026).
Ketut Udi Prayudi yang juga sebagai Wakil Ketua BPSK Provinsi Bali itu, menyayangkan pernyataan Pertamina kepada pemerintah terkait ketersediaan BBM di Bali. Menurutnya, pernyataan itu hanya menjadi angin segar bagi masyarakat tetapi tidak menyelesaikan akar permasalahannya.
“Masalah kelangkaan BBM ini berlarut-larut. Ketika dipanggil gubernur, bilang hari ini akan didistribusikan, hari ini normal, ternyata tidak. Akhirnya gubernur ke Sanggaran, ke depo, langsung bertemu direksi. Mereka bilang akan segera selesai, stok aman,” ujarnya, Kamis (15/10/2026).
Ia menegaskan bahwa Yayasan Konsumen Bali sebagai lembaga perlindungan konsumen berhak menyampaikan keluhan dari masyarakat ketika mereka terus dirugikan akibat persoalan distribusi BBM, sekaligus meminta Pertamina membuktikan klaim ketersediaan stok melalui kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar angka dan pernyataan di atas kertas.
“Kita punya kewajiban mendesak Pertamina agar lebih serius dan tidak bermain dengan angka-angka. Karena fakta di lapangan menunjukkan antrean masih terjadi,” tegasnya.
Ia mengingatkan Pertamina bahwa krisis BBM berkepanjangan di Bali mulai memicu gesekan antarwarga di sejumlah SPBU dan berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban umum. “Kalau memang benar stoknya aman, seharusnya dalam satu-dua hari ini selesai. Kita tidak ingin ada aksi masyarakat yang sudah tidak sabar,” kata Udi Prayudi.
Ia menilai antrean panjang hingga berjam-jam, bahkan warga yang mengantre sejak pagi hingga malam tetapi gagal mendapatkan BBM karena stok habis, mencerminkan persoalan serius dalam distribusi BBM yang membutuhkan langkah nyata dan solusi konkret dari Pertamina. “Pertamina harus benar-benar mengerahkan segala upaya karena ini tanggung jawab mereka untuk menuntaskan masalah distribusi BBM,” terangnya.
Menurutnya, kebijakan WFH Pemprov Bali yang mulai berlaku hari ini belum mampu mengurai antrean panjang di SPBU. Padahal, keberadaan depo strategis semestinya mempermudah distribusi BBM melalui rotasi armada yang optimal.
Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan terhadap efektivitas penyaluran Pertamina yang belum mampu mengatasi antrean. “Ini yang kita minta, kesungguhan Pertamina dan jangan sampai membohongi rakyat Bali dengan angka-angka,” pungkasnya. On-MD
