APBD Bali 2027 Dirancang Rp5,7 Triliun, Gubernur Fokus Perkuat Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan

DENPASAR, MataDewata.com | Pemerintah Provinsi Bali mengarahkan penyusunan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027 untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp5,7 triliun lebih, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp4,5 triliun lebih.

Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam Rapat Paripurna ke-56 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (30/10/2026).

Gubernur Koster menjelaskan bahwa APBD bukan sekadar instrumen penganggaran, melainkan kebijakan fiskal yang harus memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, alokasi belanja 2027 diarahkan agar lebih efektif, terukur, dan selaras dengan target pembangunan daerah.

“APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan APBD tahun 2027 diarahkan pada efektivitas dan ketepatan alokasi belanja secara terukur serta berkorelasi langsung dengan pencapaian indikator kinerja utama program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dan target makro pembangunan daerah,” jelas Gubernur Koster.

Ia menyebut alam rancangan APBD 2027, pertumbuhan ekonomi Bali diproyeksikan berada pada kisaran 6 hingga 6,5 persen, tingkat kemiskinan 2,75 hingga 3,40 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,1 hingga 80, tingkat pengangguran terbuka 1,75 hingga 2,25 persen, serta rasio gini 0,33 hingga 0,340.

Adapun pendapatan daerah sebesar Rp5,7 triliun lebih belum memasukkan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pendapatan transfer antar daerah dari kabupaten/kota di Bali.

Sementara target PAD Rp4,5 triliun lebih disusun dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tiga tahun terakhir, kondisi perekonomian, pemutakhiran basis data wajib pajak dan wajib retribusi, serta pemetaan potensi riil masing-masing sumber pendapatan.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah,Koster mengatakan Pemprov Bali tidak menjadikan kenaikan pajak dan retribusi sebagai strategi utama. Pemerintah lebih mengutamakan perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penggalian potensi pendapatan yang belum tergarap secara optimal.

“Mengenai strategi optimalisasi PAD, kami tetap berkomitmen untuk tidak menjadikan peningkatan beban pajak dan retribusi sebagai langkah utama dalam mengejar target pendapatan, melainkan mengutamakan perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, dan penggalian potensi yang belum tergarap secara optimal,” jelasnya.

Salah satu kebijakan yang telah diterapkan adalah pemberian insentif berupa pengurangan tarif pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang patuh dan membayar tepat waktu. Kebijakan tersebut, menurut Gubernur Koster, memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan sekaligus meringankan beban masyarakat.

Selain pajak daerah, pungutan wisatawan asing (PWA) juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang dioptimalkan. Pemprov Bali menargetkan penerimaan dari pungutan tersebut sebesar Rp600 miliar pada 2027. Sementara realisasi tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp400 miliar lebih, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Politisi asal Desa Sembiran Buelelng ini menyoroti struktur ekonomi Bali yang masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Sekitar 65 persen perekonomian Bali bersumber dari sektor tersebut.

“Oleh karena itu, perkembangan kunjungan wisatawan menjadi salah satu indikator yang rutin dipantau pemerintah daerah. Kedatangan wisatawan mancanegara melalui jalur udara saat ini berada pada kisaran 19.000 hingga 25.000 orang per hari, dengan rata-rata sekitar 22.000 orang. Sementara wisatawan domestik mencapai sekitar 11.000 hingga 14.000 orang per hari,” ungkap orang nomer satu di Bali ini.

Berdasarkan tren tersebut, jumlah wisatawan mancanegara yang datang melalui jalur udara pada 2026 diproyeksikan mencapai 7,1 juta hingga 7,2 juta orang, meningkat dibandingkan capaian 2025 yang sekitar 7,05 juta orang. “Jadi kalau kedatangan wisatawan per harinya itu stabil, ekonominya Bali itu stabil, bagus dia. Jadi Bali ini dalam kondisi secara makro aman,” kata Gubernur Koster.

Meski pariwisata masih menjadi penopang utama, Pemprov Bali juga mendorong penguatan sektor ekonomi lainnya melalui transformasi ekonomi. Enam sektor unggulan yang menjadi perhatian meliputi pertanian, kelautan dan perikanan, industri kreatif, industri kecil dan menengah, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata.

Penguatan sektor-sektor tersebut ditujukan untuk membangun fondasi perekonomian yang lebih kokoh dan mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor. Dengan demikian, ketika pariwisata mengalami gangguan akibat faktor alam maupun non alam, sektor lainnya diharapkan tetap mampu menopang perekonomian Bali.

Lebih jauh, pada sisi belanja, Pemprov Bali mengutamakan pemenuhan belanja wajib, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Koster menerangkan bahwa, alokasi belanja modal pada 2027 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya karena sejumlah proyek infrastruktur strategis sebagian besar telah selesai.

Proyek tersebut antara lain pengadaan lahan untuk shortcut Singaraja-Denpasar, penataan kawasan suci Besakih, revitalisasi Pura Besakih dan pura-pura pekarangannya, serta pembangunan Turyapada Tower.

Berkurangnya kebutuhan anggaran untuk proyek-proyek tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk mengalihkan perhatian pada prioritas lain, terutama pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang masih dibutuhkan di berbagai wilayah Bali.

Meski demikian, pemerintah menegaskan pelayanan dasar tetap menjadi perhatian. Perbaikan jalan rusak, pemeliharaan irigasi subak, serta penanganan sampah di kabupaten/kota tetap diupayakan secara proporsional. Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) juga ditingkatkan menjadi Rp150 miliar pada 2027, tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp50 miliar.

Salah satu proyek yang diarahkan untuk mendorong pemerataan ekonomi adalah pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Proyek tersebut dirancang sebagai pusat pelestarian, perlindungan, pemajuan, dan pementasan seni budaya sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali Selatan.

Koster berharap pembangunan tersebut dapat mendorong distribusi kegiatan ekonomi dan pariwisata budaya ke wilayah Bali Tengah dan Timur, termasuk Klungkung, Gianyar, dan Karangasem.

Di sektor transportasi, integrasi angkutan publik dan penanganan kemacetan juga menjadi perhatian. Pemprov Bali telah memperoleh dukungan hibah 11 unit bus listrik yang direncanakan melayani sejumlah wilayah, terutama kawasan Sarbagita. Selain itu, pemerintah tengah mempersiapkan rencana pembangunan moda tram dari Bandara Ngurah Rai menuju Canggu bersama PT Kereta Api Indonesia, dengan rencana proses pembangunan dimulai pada 2027.

Selanjutnya, pada bidang pendidikan, Koster menekankan bahwa anggaran akan dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, operasional satuan pendidikan, hingga kegiatan kepemudaan dan olahraga.

Ia menegaskan kebijakan sekolah unggulan atau favorit telah ditiadakan. Seluruh sekolah diarahkan menjadi sekolah inklusif, sedangkan sistem pembelajaran dan penerimaan peserta didik baru mengikuti ketentuan kementerian. Sosialisasi mengenai kebijakan tersebut dinilai perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya terpusat pada sekolah negeri tertentu.

“Perlu sosialisasi yang lebih masif bahwa kebijakan sekolah unggulan atau favorit sudah ditiadakan. Semua sekolah inklusif. Karena sistem pembelajaran dan penerimaan siswa baru itu ditentukan oleh kementerian, jadi kita mengikuti itu. Tidak ada lagi sekolah-sekolah yang sifatnya istimewa,” terangnya.

Sementara itu, untuk mendukung desa adat, Pemprov Bali telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp300 juta bagi masing-masing desa adat. Penggunaannya diarahkan pada aspek parahyangan, pawongan, dan palemahan. Pihaknya mengakui besaran tersebut masih belum mencukupi kebutuhan desa adat, sehingga ke depan perlu dipikirkan sumber pendanaan tambahan.

Terakhir ia menekankan pentingnya evaluasi kualitas belanja agar anggaran daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Keterbatasan ruang fiskal, menurutnya, harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran.

“Evaluasi terus dilaksanakan untuk memaksimalkan kinerja pelayanan publik di tengah-tengah ruang fiskal yang terbatas, mereview kembali kualitas belanja daerah untuk memastikan alokasi anggaran diutamakan untuk pelayanan publik dan pemenuhan belanja yang bersifat mandatoris, bukan untuk belanja operasional dalam rangka membiayai rutinitas birokrasi,” tandasnya. On-MD