APBD Badung 2027, Rp2,82 Triliun Siap Digelontorkan untuk Perbaiki Jalan

BADUNG, MataDewata.com | Pemerintah Kabupaten Badung merancang anggaran sebesar Rp2,82 triliun untuk program penyelenggaraan jalan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Alokasi tersebut menjadi salah satu bagian dari belanja infrastruktur yang dirancang mencapai 54,14 persen dari total belanja daerah sebesar Rp13,38 triliun.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas untuk mendukung kapasitas dan daya saing pariwisata Badung.

“Badung memang bertumpu pada sektor infrastruktur berarti kami tetap konsisten untuk menjaga belanja infrastruktur ini untuk melakukan penataan infrastruktur dalam rangka mendukung kapasitas sekaligus daya saing pariwisata kita,” tegas Adi Arnawa saat menyampaikan penjelasan mengenai Ranperda APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027, Kamis (29/10/2026).

Dalam rancangan anggaran tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 11.634.722.053.183 atau sekitar Rp11,63 triliun. Jumlah itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 10.904.723.845.178 atau sekitar Rp10,90 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp729.998.208.005 atau sekitar Rp730 miliar.

Sementara itu, total belanja daerah dirancang sebesar Rp 13.379.086.523.923 atau sekitar Rp13,38 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja operasi Rp 7.009.193.884.288 atau sekitar Rp7,01 triliun, belanja modal Rp 4.310.626.626.071 atau sekitar Rp4,31 triliun, belanja tidak terduga Rp 145.421.455.883 atau sekitar Rp145,42 miliar, serta belanja transfer Rp 1.913.844.557.681 atau sekitar Rp1,91 triliun.

Secara proporsi, belanja operasi mencapai 52,39 persen, belanja modal 32,22 persen, belanja tidak terduga 1,09 persen, dan belanja transfer 14,30 persen. Sementara itu, kontribusi PAD terhadap belanja daerah tercatat sebesar 81,51 persen.

Untuk mendukung penataan wilayah dan konektivitas, program penyelenggaraan jalan dirancang dengan anggaran Rp 2.825.150.787.860 atau sekitar Rp2,83 triliun. Selain itu, program penataan bangunan dan lingkungan memperoleh alokasi Rp 55.726.702.500 atau sekitar Rp55,73 miliar.

Pemkab Badung juga merencanakan pembangunan pemecah gelombang atau breakwater melalui kegiatan tahun jamak periode 2027-2029. Anggaran yang disiapkan dalam rancangan tersebut mencapai Rp1.002.635.643.692 atau sekitar Rp1,003 triliun.

Di sisi lain, pemerintah merencanakan pembangunan jalan dengan konsep tunnel atau terowongan. Sebelumnya, utang daerah baru sebesar Rp 1.673.490.000.000 atau sekitar Rp1,67 triliun direncanakan untuk pengadaan tanah di wilayah Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Mengwi.

Namun, rencana pengadaan tanah tersebut menghadapi sejumlah pertimbangan, mulai dari kebutuhan persiapan teknis dan administrasi hingga kondisi rumah warga yang tidak memungkinkan untuk direlokasi.

Karena itu, penganggaran pembangunan jalan tersebut direncanakan dialihkan ke tahun berikutnya, sedangkan anggaran untuk persiapan teknis dan administrasi pembangunan dengan konsep terowongan telah dirancang dalam APBD 2027.

Adapun utang daerah sebelumnya sebesar Rp 406.229.287.672 direncanakan untuk mendukung pembangunan konstruksi jalan di Kecamatan Kuta Selatan, dengan skema pemenuhan kewajiban hingga akhir 2029.

Sementara itu, rencana pembiayaan melalui utang baru sekitar Rp1,67 triliun untuk pengadaan tanah di wilayah Kuta Utara dan Mengwi belum direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Badung belum melakukan peminjaman dana tersebut, sehingga rencana pinjaman itu tidak dilanjutkan untuk APBD Tahun Anggaran 2027.

Keputusan tersebut mempertimbangkan perlunya persiapan teknis dan perhitungan yang lebih matang, termasuk kewajiban bunga yang harus ditanggung daerah. Apabila kebutuhan pembiayaan masih memerlukan pinjaman, rencana tersebut kemungkinan kembali dipertimbangkan pada 2028 mendatang, dengan tetap memperhatikan kesiapan pelaksanaan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian dalam rancangan APBD Badung 2027. Alokasi anggaran pendidikan disebut mencapai 20,05 persen dari total belanja daerah.

Salah satu program yang dirinci secara khusus adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan anggaran Rp 781.366.315.861 atau sekitar Rp781,37 miliar. Nilai tersebut merupakan anggaran untuk program pengelolaan pendidikan, bukan keseluruhan alokasi pendidikan daerah.

Adi Arnawa juga menyinggung pemberian beasiswa bagi anak-anak Badung, baik di jenjang SMA maupun perguruan tinggi, sebagai salah satu program strategis pemerintah daerah. “Salah satu langkah kami di sini adalah yang menjadi termasuk program strategis kami adalah memberikan beasiswa kepada anak-anak Badung, termasuk SMA maupun perguruan tinggi,” ucapnya.

Menurutnya, akses pendidikan menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat lokal dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang tumbuh di daerahnya sendiri. “Tidak mungkin masyarakat kita bisa menjadi tuan rumah di negerinya ketika fasilitas potensi yang ada di Badung tidak bisa dimanfaatkan karena hanya masalah akses pendidikan,” paparnya.

Pada sektor kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dirancang sebesar Rp 361.999.693.837 atau sekitar Rp362 miliar. Sementara itu, Program Pemberdayaan Sosial memperoleh anggaran Rp3.168.101.540 atau sekitar Rp3,17 miliar.

Di bidang ketenagakerjaan, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dirancang dengan anggaran Rp 4.037.514.560 atau sekitar Rp4,04 miliar.

Pemkab Badung juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dirancang sebesar Rp 6.920.621.102 atau sekitar Rp6,92 miliar.

Selain itu, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri memperoleh anggaran Rp 110.309.500. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dirancang sebesar Rp 681.546.200, sedangkan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal memperoleh alokasi Rp 225.391.292.

Adi Arnawa berharap dukungan terhadap sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitas pangan sekaligus mendorong kebanggaan masyarakat dalam menjalankan profesi sebagai petani. “Saya berharap ke depan petani-petani ini benar-benar bangga menjadi petani. Sebagai wujud implementasi untuk menunjukkan kebanggaan dia jadi petani, tentu ada satu insentif yang harus kita berikan buat dia,” ujar Adi Arnawa.

Ia melanjutkan, “Output-nya nanti adalah bisa mampu meningkatkan produktivitas daripada pangan, termasuk mampu melakukan diversifikasi di bidang pangan.”

Terkait investasi, Adi Arnawa menilai peningkatan penanaman modal perlu memberikan dampak terhadap pendapatan daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

“Saya percaya dengan peningkatan investasi ini tentu akan banyak dampaknya. Di samping output-nya adalah bagaimana peningkatan PAD kita, tetapi yang paling penting juga memberikan kesempatan peluang kerja buat masyarakat kita di Badung,” ujarnya.

Pada sektor kebudayaan, Program Pengembangan Kebudayaan dirancang dengan anggaran Rp 352.929.455.758 atau sekitar Rp352,93 miliar. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya memperoleh alokasi Rp11.928.741.200 atau sekitar Rp11,93 miliar.

Di sektor pariwisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dirancang sebesar Rp 26.920.143.153 atau sekitar Rp26,92 miliar. Sementara itu, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperoleh anggaran Rp 744.130.620.

Untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan ketertiban wilayah, Program Pengelolaan Persampahan dirancang sebesar Rp 300.837.611.719 atau sekitar Rp300,84 miliar. Adapun Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memperoleh alokasi Rp 4.650.036.752 atau sekitar Rp4,65 miliar.

Adi Arnawa kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam menopang aktivitas ekonomi di Badung. “Infrastruktur ini, yang merupakan sebagai satu gateway daripada perekonomian kita di Badung ini, saya kira saya sangat optimis sekali,” kata Adi Arnawa.

Dalam rancangan pembiayaan daerah, Pemkab Badung mencantumkan penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SiLPA sebesar Rp 534.528.799.452. Penerimaan pembiayaan dari utang daerah direncanakan mencapai Rp 2.079.719.287.672.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, pemerintah merencanakan penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp37 miliar dan kepada PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp10 miliar. Selain itu, pembayaran pembiayaan utang daerah dirancang sebesar Rp 822.883.616.384 atau sekitar Rp822,88 miliar.

Untuk Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Pemkab Badung telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp 334.125.619.485. Pemerintah merencanakan tambahan penyertaan modal Rp150 miliar secara bertahap selama 2027–2029, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Apabila seluruh tambahan modal tersebut terealisasi, akumulasi penyertaan modal Pemkab Badung kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama akan mencapai Rp 484.125.619.485. Penambahan modal itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, memperbaiki kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat, serta mendukung peningkatan PAD.

Sementara itu, Pemkab Badung saat ini memiliki saham pada PT Jamkrida Bali Mandara senilai Rp5 miliar atau sebesar 2,14 persen. Dalam rancangan yang diajukan, pemerintah merencanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar.

Jika terealisasi, nilai saham Pemkab Badung akan meningkat menjadi Rp155 miliar, dengan persentase kepemilikan sebesar 40,40 persen. Penyertaan modal tersebut diarahkan untuk memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, serta mendukung pengembangan usaha, perluasan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain program pembangunan, Pemkab Badung juga merencanakan pemberian uang pada saat hari raya keagamaan kepada setiap kepala keluarga berpenghasilan di bawah Rp5 juta.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang hari raya sekaligus meredam dampak kenaikan harga barang dan jasa. Namun, nominal bantuan untuk setiap keluarga belum tercantum dalam bahan anggaran yang menjadi dasar pemberitaan ini.

Adi Arnawa menyampaikan optimisme bahwa pendapatan asli daerah Badung dapat terus berkembang dan mendukung pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat.

“Saya sangat optimis sekali pendapatan PAD Badung ini akan semakin tahun akan semakin baik, semakin banyak kita akan membuat program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat Badung,” tutupnya.

Rancangan APBD Badung 2027 tersebut memuat sejumlah rencana pembangunan dan program pelayanan publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata hingga penguatan badan usaha daerah. Besaran anggaran dan pelaksanaannya selanjutnya mengikuti proses pembahasan serta penetapan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi penjelasan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti turut memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur Badung. juga disampaikan Ia mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk menjaga pariwisata Badung tetap kondusif.

Namun, ia mengingatkan agar rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah diperhitungkan secara cermat, terutama terkait bunga pinjaman dan kesiapan teknis pelaksanaan proyek. “Kami juga mendukung langkah Pak Bupati karena ini harus dihitung secara cermat. Kita meminjam uang, tentu akan ada bunga. Karena ini belum bisa dieksekusi, maka ditunda dulu untuk tahun berikutnya,” ujarnya.

Anom Gumanti berharap persiapan teknis dan perhitungan proyek dapat dimatangkan sebelum kembali dilaksanakan. Menurutnya, pinjaman daerah perlu diarahkan pada pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Kalau memang manfaatnya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Badung, ya tentu kita akan dukung,” pungkasnya. On-MD