Bali Transport Bersatu Dukung Pergub Bali yang Mengatur Sopir Pangkalan dan Taksi Konvensional
Percepat Kuota Angkutan dan BPJS Ketenagakerjaan Sopir

DENPASAR, MataDewata.com | Organisasi perhimpunan pengemudi Bali Transport Bersatu (BTB) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam menata transportasi darat. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum BTB, I Nyoman Suwendra, saat beraudiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (23/2/2026).
Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Angkutan pada Pangkalan di Kawasan Tertentu.
Aturan ini mengatur operasional angkutan di kawasan strategis seperti bandara dan destinasi wisata untuk meminimalisasi konflik antara taksi konvensional dan transportasi berbasis aplikasi, termasuk mengedepankan perlindungan SDM lokal lewat wacana kewajiban KTP Bali serta pelat nomor DK.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali yang mengatur sopir pangkalan dan taksi konvensional. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak kendala yang kami hadapi,” ujar Suwendra.
Ia menjelaskan bahwa jajaran BTB telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP) sesuai regulasi, baik untuk angkutan sewa khusus maupun angkutan kota. Meski proses sertifikasi dan standardisasi tengah berjalan, pengajuan kuota operasional kerap terhambat masalah administratif.
Karena itu, BTB memohon dukungan pemerintah terkait kepastian kuota angkutan serta fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengemudi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini menegaskan komitmennya melindungi sopir transportasi konvensional sebagai bagian dari penggerak ekonomi kerakyatan Bali.
“Segera buatkan persetujuan kuota dalam bentuk sertifikat. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, saya akan membantu memfasilitasi dan mempercepat prosesnya. Karena ini menyangkut ekonomi kerakyatan, harus cepat ditolong dan jangan dibuat susah,” tegas Gubernur Wayan Koster.
Selain mempercepat perizinan dan perlindungan sosial, ia menginstruksikan agar pengelolaan pangkalan transportasi mengutamakan warga lokal di wilayah setempat. Guna menjamin ketertiban dan pendataan yang akurat di lapangan, pendaftaran pengemudi, termasuk angkutan berbasis aplikasi, diharapkan dilakukan melalui desa adat.
“Utamakan warga lokal di pangkalan tersebut. Pendaftaran melalui desa adat agar tertib dan terdata, termasuk angkutan berbasis aplikasi. Terus berkoordinasi jika ada permasalahan di lapangan,” ujarnya. Melalui langkah penataan ini, Pemprov Bali berupaya mewujudkan sistem transportasi darat yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian usaha bagi para pengemudi lokal di Pulau Dewata. Hp-MD



