DPRD dan Pemkab Tabanan Bahas Tiga Ranperda Strategis, dari Pemberantasan Narkotika hingga Penguatan PAD

TABANAN, MataDewata.com | Pemerintah Kabupaten Tabanan mendorong penguatan regulasi daerah melalui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), mencakup pencegahan dan pemberantasan narkotika, penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, serta penyesuaian tata kelola Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana. Pemerintah Kabupaten Tabanan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tiga Ranperda tersebut menjadi agenda pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan. Melalui pidato pengantarnya, Bupati I Komang Gede Sanjaya memaparkan urgensi masing-masing regulasi sebagai landasan untuk memperkuat pencegahan narkotika, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta menyesuaikan tata kelola BUMD, Selasa (17/11/2026).
Sanjaya menjelaskan bahwa Ranperda narkotika diarahkan untuk memperkuat landasan hukum dan koordinasi lintas sektor, dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, serta desa adat berbasis kearifan lokal.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika perlu dilaksanakan secara lebih terencana, komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan,” ujar Sanjaya.
Ia menambahkan bahwa “oleh karena itu, diperlukan landasan hukum di tingkat daerah yang dapat memperkuat peran dan koordinasi pemerintah daerah bersama instansi terkait, termasuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabanan, serta melibatkan keluarga, masyarakat, dan desa adat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menggerakkan desa adat hingga tingkat banjar. Penguatan awig-awig dan pararem serta pelibatan generasi muda dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah keterlibatan masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika.
“Tidak cukup hanya pemerintah dengan aturan perda saja, tetapi bagaimana kerja sama dengan desa adat, dengan awig-awig pararem. Di masing-masing banjar kita libatkan yowana, pemuda kita untuk bagaimana jangan sampai terlibat narkotika,” tegas Sanjaya.
Selanjutnya, terkait pembentukan dan susunan organisasi BPBD Kabupaten Tabanan. Ia mengatakan penyesuaian kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penanganan berbagai potensi bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan hingga cuaca ekstrem.
“Kabupaten Tabanan memiliki potensi ancaman bencana yang beragam. Kondisi tersebut memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana agar penyelenggaraan pelayanan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta pemulihan pasca bencana dapat berjalan secara optimal,” kata Sanjaya.
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan variabel umum serta teknis, BPBD Kabupaten Tabanan memperoleh skor 560 yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai BPBD tipe A.
Sementara itu, Ranperda perubahan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana. Sanjaya memaparkan bahwa penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan perusahaan dengan perkembangan regulasi, khususnya terkait pengelolaan organ dan kepegawaian BUMD air minum.
“Perusahaan Umum Daerah Tirta Amertha Buana merupakan BUMD yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tabanan. Seiring dengan kebutuhan perusahaan dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perda Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian,” paparnya.
Lebih lanjut, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian Pemkab Tabanan. Sanjaya mendorong pembukaan usaha baru, terutama melalui pengembangan objek wisata yang dapat menggerakkan UMKM, usaha kuliner, hingga sektor parkir sebagai sumber penerimaan daerah.
“Sangat banyak ternyata ada potensi lagi untuk meningkatkan kantong-kantong usaha. Khususnya ketika ada objek wisata baru, di situ ada peluang UMKM, ada usaha makanan, minuman, ada parkir,” ucapnya.
Sanjaya mengatakan pemerintah juga membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan usaha di Tabanan dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang dan peruntukan kawasan. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran dinilai penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Saya juga sangat setuju nanti dalam rangka peningkatan PAD dengan elektronik, Pak Sekda, Pak Wakil. Dengan e-ticket (red), sehingga pembayaran sudah saatnya dilakukan secara elektronik (red), sehingga tidak ada praduga,” tandasnya.
Menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menyampaikan bahwa ketiga Ranperda akan ditindaklanjuti melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Ia berharap proses pembahasan dapat berjalan sesuai prosedur hingga menghasilkan regulasi yang dibutuhkan daerah.
“Telah kita dengarkan pidato pengantar Bupati terhadap tiga Ranperda tersebut, untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya mengakhiri rapat tersebut. On-MD



