APBD Tabanan 2027 Turun, DPRD Evaluasi Propemperda 2026 dan Usulkan 11 Ranperda

TABANAN, MataDewata.com | DPRD Kabupaten Tabanan menyampaikan sejumlah catatan penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dan evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Selain menyepakati penyesuaian anggaran, DPRD juga mengusulkan 11 Ranperda untuk masuk dalam Propemperda 2027.
Dua agenda tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tabanan yang dipimpin Ketua DPRD I Nyoman Arnawa, S.Sos., M.AP., Senin (16/11/2026).
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar), pendapatan daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 disepakati sebesar Rp2,13 triliun lebih. Jumlah tersebut turun Rp43,99 miliar lebih dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,18 triliun lebih.
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp2,11 triliun lebih atau mengalami penurunan Rp137,80 miliar lebih dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp2,25 triliun lebih.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Banggar menekankan agar perencanaan pendapatan dan belanja disusun secara cermat dan realistis, sehingga program prioritas dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penyusunan APBD 2027 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Program dan kegiatan juga mengacu pada RKPD serta KUA-PPAS 2027 yang telah dibahas dan disepakati bersama pihak eksekutif dan legislatif.
Tahun 2027, pembangunan Tabanan mengusung tema “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”. Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah melalui pengembangan rantai nilai produk unggulan lokal, penguatan sinergi sektor hulu dan hilir, serta peningkatan daya saing produk berbasis potensi daerah.
Banggar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta menyelesaikan berbagai kendala pengelolaan aset daerah. Pengembangan daya tarik wisata juga diminta dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Selain itu, penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat perlu disinkronkan dengan penganggaran program perangkat daerah sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Koordinasi eksekutif dan legislatif juga dinilai penting untuk mengakomodasi program prioritas, pokok-pokok pikiran DPRD, serta aspirasi masyarakat hasil reses.
Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani. Ia menilai masih terdapat potensi pajak dan aset daerah yang perlu dimaksimalkan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah.
“Belanja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, pajak daerah perlu dioptimalkan, termasuk aset-aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tabanan, I Wayan Lara, S.Sos., mengingatkan agar pengalaman pelaksanaan APBD 2026 menjadi bahan evaluasi serius. Ia meminta penyusunan anggaran tahun berikutnya lebih cermat, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.
“Raperda APBD 2027 mesti kita gunakan, tapi dengan catatan kita banyak belajar dari kegagalan APBD di tahun 2026,” paparnya.
Komisi III melalui Wayan Sudiana menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan APBD 2027. Namun, ia menilai pengawasan perlu diperkuat agar pelaksanaan anggaran dan pencapaian pendapatan daerah dapat berjalan sesuai target.
“Pada prinsipnya kami setuju pembahasan ini dilanjutkan, tetapi dengan catatan pengawasan harus ditingkatkan,” ungkapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, juga mengingatkan agar pengalaman tahun sebelumnya menjadi bahan pembelajaran dalam penyusunan APBD 2027, terutama menyangkut ketepatan perencanaan.
“APBD di 2027 harus kita wujudkan APBD yang berkualitas, baik di sisi anggaran maupun di sisi-sisi tentang perencanaan sampai penganggaran, hukum dan harus ada objek hukumnya,” tegasnya.
Pandangan komisi-komisi tersebut diperkuat oleh fraksi-fraksi DPRD. Fraksi PDI Perjuangan melalui I Wayan Widnyana, S.Sos., mendorong seluruh komisi dan anggota Banggar memaksimalkan fungsi pengawasan agar berbagai kekurangan dalam pelaksanaan APBD sebelumnya tidak kembali terulang.
“Pengawasan harus kita tingkatkan, sehingga kekurangan-kekurangan dalam APBD 2026 tidak kembali terulang pada APBD 2027. Komisi I sampai Komisi IV bersama anggota Banggar harus bekerja maksimal,” katanya.
Fraksi Golkar melalui Ketut Budi Adnyana menyoroti pentingnya penyusunan APBD yang realistis dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Menurutnya, ketidaksesuaian antara asumsi pendapatan dan realisasi dapat berdampak terhadap pelaksanaan program belanja.
“Pendapatan itu sifatnya masih asumsi, sedangkan belanja sudah mendekati realisasi. Kalau target pendapatan tidak tercapai, tentu belanja yang sudah direncanakan bisa tersendat. Karena itu, APBD ke depan harus realistis sesuai kondisi dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Sedangkan Fraksi Gerindra melalui Ni Nyoman Ayu Wahyuni berharap APBD 2027 dapat dilaksanakan dengan baik dan terealisasi sesuai perencanaan, sehingga persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang.
“Kami menyetujui agar pembahasan ini dilanjutkan ke paripurna. Namun, kami berharap APBD 2027 benar-benar berjalan dengan baik dan terealisasi, jangan sampai seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya,” ungkapnya.
11 Ranperda Masuk Usulan Propemperda 2027
Selain pembahasan APBD, rapat paripurna juga menyampaikan laporan Bapemperda mengenai evaluasi Propemperda 2026 dan usulan Propemperda 2027. Evaluasi dilakukan terhadap daftar yang ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2025.
Dalam Propemperda 2026 tercatat tujuh Ranperda, dengan lima diantaranya telah dibahas. Selain itu, terdapat delapan Ranperda di luar daftar Propemperda 2026 yang turut dibahas.
Untuk tahun 2027, Bapemperda bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan mengusulkan 11 Ranperda. Usulan tersebut merupakan hasil rapat kerja Bapemperda dan Pemkab Tabanan pada 10 November 2026.
Sebelas Ranperda tersebut meliputi:
1. Penyelenggaraan Pendidikan.
2. APBD Tahun Anggaran 2028.
3. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
5. Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tabanan.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan Tahun 2028–2045.
8. Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama.
9. Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
10. Perbekel dan Perangkat Desa.
11. Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Usulan tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, keuangan daerah, pariwisata, ekonomi kreatif, kerukunan umat beragama, perlindungan petani, hingga tata kelola pemerintahan desa.
Pada prinsipnya, komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD menyetujui agar laporan Banggar terkait Ranperda APBD 2027, hasil evaluasi Propemperda 2026, serta usulan Propemperda 2027 dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, menyampaikan bahwa laporan Banggar telah mendapat persetujuan untuk menjadi dasar penyusunan Ranperda APBD 2027 dan dibawa ke tahapan pembahasan selanjutnya.
“Komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD menyetujui dan sepakat laporan Badan Anggaran DPRD sebagai dasar penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya,” tegasnya.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Tabanan menempatkan penguatan kualitas anggaran dan penataan regulasi sebagai dua agenda penting untuk mendukung arah pembangunan daerah pada 2027. On-MD



