Banggar DPRD Tabanan Sepakati Penyesuaian APBD 2027, Hilirisasi Produk Unggulan Jadi Arah Pembangunan

TABANAN, MataDewata.com | Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan sejumlah penyesuaian struktur dan besaran anggaran. Pembahasan tersebut menitikberatkan pada penyelarasan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Laporan Banggar disampaikan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Tabanan yang membahas hasil pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (16/11/2026).
Berdasarkan laporan yang disampaikan, Banggar menjelaskan bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk menerjemahkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 ke dalam rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Penyusunannya diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Proses penyusunan APBD 2027 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Program dan kegiatan juga mengacu pada RKPD serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah dibahas dan disepakati eksekutif bersama legislatif.
Selanjutnya, dalam pembahasan yang telah dibahas, Banggar menyepakati penyesuaian struktur dan besaran anggaran sebelumnya untuk mengakomodasi pemutakhiran data serta dinamika kebijakan keuangan daerah. Kebutuhan pembangunan kemudian diselaraskan dengan kapasitas fiskal agar pengalokasian anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Adapun tema pembangunan APBD Kabupaten Tabanan 2027 mengusung “Hilirisasi dan Membangun Ekosistem Produk Unggulan”. Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah melalui pengembangan rantai nilai produk unggulan lokal, penguatan sinergi sektor hulu dan hilir, serta peningkatan daya saing produk berbasis potensi daerah.
Kebijakan ini, juga diselaraskan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru, serta visi Kabupaten Tabanan sebagai Kawasan Era Baru Aman, Unggul, Madani, dan Maju (KUMM).
Sejumlah catatan dalam pembahasan Banggar turut disampaikan jajaran komisi. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, menegaskan bahwa penyusunan APBD harus memperhatikan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, termasuk keselarasan dengan visi dan misi pembangunan daerah.
“Kemudian kita sepakati kembali bahwa setiap kegiatan yang merupakan belanja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Selain persoalan belanja, Omardani menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan melalui optimalisasi pajak dan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Menurutnya, potensi aset tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ada beberapa aset yang berpotensi untuk bisa kita kelola guna meningkatkan perekonomian masyarakat daerah. Namun, sampai saat ini belum ada yang bisa dikelola dengan baik,” kata Omardani.
Ia juga mengingatkan agar perencanaan anggaran pembentukan produk hukum daerah tidak terabaikan. Pengalaman sejumlah Ranperda pada 2026 yang tidak dapat dibahas akibat keterbatasan anggaran harus menjadi evaluasi, terutama terkait ketersediaan biaya penyusunan naskah akademik.
“Raperda di tahun 2027 benar-benar harus disikapi dengan menyiapkan anggaran naskah akademiknya karena sekarang pembentukan Ranperda wajib harus ada NA,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan, I Wayan Lara, S.Sos., meminta pembahasan APBD 2027 dilakukan lebih cermat dengan menjadikan pengalaman tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Ia mengingatkan bahwa target pendapatan daerah masih berupa asumsi sehingga perlu dicermati secara realistis sejak tahap perencanaan.
“Kita juga harus berhati-hati mengambil sebuah keputusan dan lebih cermat memperhatikan apa yang dirancang oleh TAPD sehingga tidak terjadi lagi seperti 2026,” tegas Wayan Lara.
Ia menyoroti kejelasan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, nota kesepakatan harus disusun secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kebijakan anggaran.
Selain itu, ia meminta pengawasan terhadap unit-unit penghasil pendapatan diperkuat, sehingga target penerimaan yang direncanakan benar-benar dicermati dan tidak diterima begitu saja.
Mengenai pengawasan juga disampaikan Komisi III melalui Wayan Sudiana. Ia menilai pengawasan terhadap program dan sumber pendapatan daerah perlu ditingkatkan, mengingat realisasi penerimaan dari tahun ke tahun masih menunjukkan dinamika.
Menurutnya, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD juga membutuhkan dukungan dan legitimasi pimpinan agar komisi dapat menjalankan tugas secara optimal.
“Jadi karena semuanya sudah sepakat, kesepakatan-kesepakatan dan rapat-rapat kerja antara TAPD, kami mewakili Komisi III setuju untuk dilanjutkan dengan catatan bahwa kami berusaha lebih meningkatkan pengawasan,” kata Sudiana.
Berikutnya, Komisi IV melalui I Gusti Komang Wastana memberikan penekanan pada kualitas perencanaan dan penganggaran. Ia mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 tidak mengulangi persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Raperda APBD 2027 mesti kita gunakan, tapi dengan catatan kita banyak belajar dari kegagalan APBD di tahun 2026,” ujar Wastana.
Wastana menegaskan bahwa APBD yang berkualitas harus didukung perencanaan yang tepat, proses penganggaran yang baik, serta kejelasan aspek hukum dan objek hukumnya.
Selanjutnya, hasil pembahasan Banggar juga mendapat perhatian Fraksi PDI Perjuangan. Melalui I Wayan Widnyana, S.Sos., yang memberikan apresiasi terhadap kinerja Banggar dan seluruh komisi, sekaligus mendorong peningkatan pengawasan pelaksanaan APBD 2027.
“Pengawasan kita ini tentunya ditingkatkan semaksimal mungkin agar kekurangan di tahun 2026 ini tidak perlu terulang lagi, tidak boleh terulang lagi di 2027,” tegasnya.
Ketua Fraksi Golkar Ketut Budi Adnyana mengingatkan pentingnya penyusunan APBD berdasarkan kondisi riil dan kemampuan keuangan Kabupaten Tabanan. Ia menilai ketidaksesuaian antara asumsi pendapatan dan realisasi dapat berdampak pada tersendatnya pemanfaatan belanja daerah.
“Jadi kami juga kemarin pada saat mengikuti sidang Banggar bersama TAPD, sudah tentu APBD ke depan yang dibentuk harus realistis sesuai dengan situasi dan kondisi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Ni Nyoman Ayu Wahyuni menyampaikan harapan agar hasil pembahasan Banggar dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya. Ia mengingatkan agar persoalan yang terjadi pada APBD 2026 tidak kembali terulang.
“Kami berharap semoga APBD 2027 nanti berjalan dengan baik, dengan lancar dan terealisasi dengan baik. Jangan seperti yang kemarin-kemarin yang kita sudah dibahas di Banggar,” harapnya.
Setelah mendengarkan laporan Banggar beserta pandangan komisi dan fraksi, seluruh jajaran DPRD menyatakan persetujuan terhadap laporan Badan Anggaran sebagai dasar penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menegaskan bahwa persetujuan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembentukan kebijakan anggaran daerah bersama pemerintah kabupaten.
“Komisi-komisi, fraksi-fraksi DPRD menyetujui dan sepakat laporan Badan Anggaran DPRD sebagai dasar penyusunan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 untuk disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya,” ujar Arnawa.
Dengan persetujuan rapat tersebut, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Propemperda 2027 ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2026 dan Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2026, tertanggal 16 November 2026. On-MD



