DPRD Tabanan Soroti Efektivitas Perda, 11 Ranperda Diusulkan Masuk Propemperda 2027

TABANAN, MataDewata.com | Pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tabanan mendapat sejumlah catatan dari jajaran komisi dan fraksi DPRD. Di tengah usulan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027, DPRD mengingatkan agar setiap regulasi benar-benar sesuai kebutuhan, memiliki dukungan anggaran, dan dapat dilaksanakan.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Tabanan dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait pembahasan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mengenai evaluasi Propemperda 2026 dan usulan Propemperda 2027, Senin (16/11/2026).
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha, menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan skala prioritas selama satu tahun.

“Program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang memuat daftar urutan rancangan peraturan daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda,” jelasnya.
Berdasarkan hasil rapat kerja Bapemperda bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Selasa (10/11/2026), terdapat 11 usulan Ranperda yang direncanakan masuk dalam Propemperda 2027.
1. Penyelenggaraan Pendidikan.
2. APBD Tahun Anggaran 2028.
3. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
5. Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tabanan.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan Tahun 2028-2045.
8. Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama.
9. Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
10. Perbekel dan Perangkat Desa.
11. Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Ia menyampaikan bahwa penyusunan Propemperda didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, hingga aspirasi masyarakat.
Menanggapi laporan Bapemperda, masing-masing Komisi dan Fraksi memberikan catatan dan masukan terhadap usulan yang masuk Propemperda 2027.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani, menyoroti sejumlah Ranperda pada 2026 yang tidak dapat dibahas karena keterbatasan anggaran.
“Ranperda 2026 ada beberapa yang tidak bisa dibahas karena tidak ada anggaran,” ujar Omardani.
Ia menekankan pentingnya menyiapkan anggaran penyusunan naskah akademik (NA) sebelum Ranperda masuk ke tahapan pembahasan. Menurutnya, perencanaan pembentukan regulasi harus disertai kesiapan pembiayaan agar tidak kembali terkendala.
“Untuk 11 Ranperda ini, ada beberapa yang dibutuhkan. Kami tekankan agar anggaran naskah akademik atau NA disiapkan terlebih dahulu, sehingga tidak ada kegiatan perencanaan Ranperda yang dicantumkan tanpa anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan “di tahun 2027, kami benar-benar berharap hal ini disikapi dengan menyiapkan anggaran NA-nya, karena sekarang pembentukan Ranperda wajib harus ada NA,” tambahnya.
Omardani mendorong regulasi yang mampu mengoptimalkan potensi daerah, khususnya pengelolaan aset yang belum dimanfaatkan maksimal agar dapat berkontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Ada beberapa aset yang berpotensi untuk bisa kita kelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah. Namun, sampai saat ini belum ada yang bisa dikelola dengan baik,” kata Omardani.
“Jadi, pada pembahasan Ranperda 2027 diharapkan peraturan tersebut bisa diselesaikan. Seluruh potensi kita, terutama aset-aset daerah, juga bisa dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian daerah termasuk masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan, I Wayan Lara, S.Sos., menegaskan bahwa Ranperda yang dibahas harus benar-benar memiliki relevansi dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, pembentukan regulasi tidak seharusnya hanya mengejar kuantitas apabila tidak dapat diterapkan.
“Kemudian tentang Ranperda, rancangan peraturan daerah, kita mungkin sepakat untuk membahas. Namun, harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak perlu terlalu banyak membahas Ranperda, tetapi tidak sesuai kebutuhan dan tidak dapat dilaksanakan,” tegasnya.
Komisi III, Wayan Sudiana mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam langkah penyusunan Perda. Ia juga menyatakan komisinya siap melanjutkan pembahasan dengan catatan pengawasan terhadap program-program yang menjadi lingkup tugasnya perlu diperkuat melalui legitimasi dan instruksi pimpinan DPRD.
“Jadi pada prinsipnya kami setuju untuk kita tetapkan terkait dengan laporan Raperda mana yang kiranya perlu kita bahas, kita lanjutkan ke Bamus. Kami setuju bagaimana apa kata pimpinan dengan teman-teman di Bamus, kami siap jalankan tugas,” paparnya.
Adapun Komisi IV, melalui I Gusti Komang Wastana, dalam penyampaian yang tersedia lebih banyak menyoroti kualitas perencanaan dan penganggaran APBD 2027, sehingga tidak terdapat pernyataan khusus mengenai pembentukan atau substansi Ranperda di luar Ranperda APBD.
Wastana mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 tidak mengabaikan catatan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Pengalaman 2026 harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kebijakan anggaran ke depan. “Raperda APBD 2027 mesti kita gunakan, tapi dengan catatan kita banyak belajar dari kegagalan APBD di tahun 2026,” kata Wastana.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun kualitas APBD melalui tata kelola penganggaran yang tertib, terukur, dan memiliki kepastian hukum. “APBD di 2027 harus kita wujudkan APBD yang berkualitas, baik di sisi anggaran maupun di sisi-sisi tentang perencanaan sampai penganggaran, hukum dan harus ada objek hukumnya,” kata Wastana.
Ia menegaskan bahwa ketepatan dalam menyusun perencanaan harus diperhatikan. Sebab, kekeliruan pada tahap awal berpotensi berdampak pada pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
“Jangan sampai kita salah dalam hal perencanaannya,” pungkasnya.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Widnyana, S.Sos., menekankan pentingnya peningkatan pengawasan agar berbagai kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan sebelumnya tidak kembali terulang.
“Tiang memberikan mandat pekerjaan penuh kepada kawan-kawan Komisi I, II, III, dan IV, juga yang duduk di Banggar untuk bekerja lebih maksimal ke depan,” harapannya.
Ia menambahkan “apa yang disampaikan kawan-kawan tadi ada hal-hal yang perlu menjadi catatan, pengalaman kita di lembaga agar tidak terulang lagi ke depan,” tandasnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Ketut Budi Adnyana menekankan agar setiap Perda yang dibahas mendapat alokasi anggaran. Hal itu dinilai penting agar regulasi yang ditetapkan pada 2027 menjadi produk hukum yang dapat dituntaskan dan dijalankan.
“Semua Perda yang kita bahas tentu dialokasikan pengeluarannya, sehingga Perda-Perda yang rencananya kita tetapkan di tahun 2027 dapat terselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Penekanan itu, juga disampaikan Fraksi Gerindra, melalui Ni Nyoman Ayu Wahyuni mengingatkan agar produk hukum yang dibentuk tidak berakhir menjadi regulasi yang mubazir dan mandul seperti sejumlah Perda terdahulu.
“Perda yang kita bahas nanti agar tidak mubazir dan mandul seperti banyak Perda yang terdahulu, sehingga bisa dipikirkan lebih lanjut lagi sesuai dengan arah dan anjuran daripada Ketua Komisi II tadi,” ujarnya.
Melalui sikap kritis DPRD menunjukkan bahwa kualitas legislasi harus lebih diutamakan daripada sekadar mengejar jumlah Ranperda. Setiap regulasi harus sesuai kebutuhan daerah, didukung perencanaan dan anggaran yang jelas, serta dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tabanan. On-MD



