Raperda APBD TA 2027 dan 6 Raperda Kabupaten Gianyar Ditetapkan Menjadi Perda

Bupati Mahayastra Ajak Dunia Usaha dan Warga Kawal Pembangunan

GIANYAR, MataDewata.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gianyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 dan enam Raperda Kabupaten Gianyar Tahun 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, Senin (16/11/2026).

Membacakan pendapat akhir lembaga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Made Suteja, menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap ketujuh regulasi yang ditetapkan. Terkait Raperda tentang APBD TA 2027, dewan menekankan pentingnya mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan dan retribusi, memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, serta memperkuat indikator kinerja, pengawasan, dan evaluasi program perangkat daerah guna mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

Untuk Raperda kedua tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dan pemutakhiran data kependudukan, mengoptimalkan pelayanan administrasi hingga tingkat kecamatan, serta meningkatkan perlindungan data pribadi demi mewujudkan pelayanan publik yang cepat, merata, akurat, dan berkualitas.

Baca juga :  Santunan PLN Kepada Keluarga Pejuang Kelistrikan Covid-19

Selanjutnya, pada Raperda ketiga tentang Inovasi Daerah, DPRD mendorong penguatan tata kelola inovasi daerah melalui optimalisasi fasilitasi dan pendampingan inovasi pemerintah maupun masyarakat, perlindungan kekayaan intelektual, serta evaluasi berkala guna melahirkan inovasi berkelanjutan dan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Sementara itu, melalui Raperda keempat tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah diingatkan agar lebih memperhatikan kesesuaian tata ruang, perlindungan lahan pertanian, penyediaan hunian bagi masyarakat lokal, serta memperkuat pengawasan pembangunan perumahan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, adat, dan budaya Bali guna mewujudkan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Pada Raperda kelima tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar perlu memperkuat pelestarian seni, budaya, dan kearifan lokal dalam setiap pembangunan konstruksi, mengoptimalkan pembinaan serta pemberdayaan badan usaha jasa konstruksi lokal, dan meningkatkan pengawasan mutu pekerjaan, keselamatan, maupun kompetensi tenaga kerja agar penyelenggaraan jasa konstruksi berjalan tertib, aman, dan berkualitas.

Baca juga :  Wagub Cok Ace Tutup Perayaan Bulan Bung Karno ke-5 di Bangli

Adapun Raperda keenam tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026–2056 diarahkan untuk ditindaklanjuti melalui penyusunan peraturan pelaksanaan sesuai kebutuhan dan kewenangan, disertai penguatan koordinasi serta kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antarperangkat daerah agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Sedangkan pada Raperda ketujuh tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, DPRD menekankan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana melalui kajian risiko, edukasi dan simulasi berkala, perlindungan relawan serta petugas lapangan, hingga penguatan koordinasi dalam penetapan status darurat dan mobilisasi sumber daya dengan melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, desa adat, relawan, dan masyarakat guna mewujudkan penanganan bencana yang cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyampaikan bahwa penetapan Raperda tentang APBD TA 2027 beserta enam Raperda tersebut didasarkan pada upaya mewujudkan kepastian hukum sekaligus menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan terstruktur. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027 masih terbatas, sementara di satu sisi kebutuhan pembiayaan untuk menjawab aspirasi masyarakat terus meningkat secara signifikan.

Baca juga :  Touring Volkswagen Lost in Paradise #6 Bawa Dampak Positif di Tabanan

Oleh karena itu, Bupati Mahayastra mendorong peranan dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam segala bidang pembangunan dengan menanamkan rasa ikut memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

“Dengan adanya kesamaan visi dan misi serta persepsi terhadap tujuan pembangunan dari semua pihak, maka pembangunan yang sedang dan akan kita laksanakan, akan dapat direalisasikan dengan baik sesuai perencanaan yang telah ada,” ujarnya.

Bupati Mahayastra menambahkan, pada akhirnya buah pengabdian pemerintah akan dinilai dan dirasakan langsung oleh masyarakat, apakah kebijakan tersebut berdaya guna dan berhasil guna bagi rakyat atau sebaliknya. “Saya akan senantiasa berbuat maksimal untuk rakyat Gianyar dengan memanfaatkan segala potensi yang ada secara optimal,” pungkasnya. Hg-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button