Jaga Jalur Bali-Jawa Saat Bencana, Jembrana Perkuat Kesiapan Logistik
Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana memperkuat Klaster Logistik Penanggulangan Bencana melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Kerja Bersama.
Penyusunan SOP ini menjadi langkah lanjutan setelah Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Kabupaten Jembrana resmi terbentuk. Melalui proses ini, berbagai instansi dan pemangku kepentingan menyepakati peran, tanggung jawab, serta cara bekerja bersama dalam mengelola sumber daya, peralatan, dan distribusi bantuan ketika keadaan darurat terjadi.
Kebutuhan tersebut semakin krusial ketika bencana seperti banjir, banjir bandang, atau longsor mengganggu jalur utama Denpasar–Gilimanuk. Selain memengaruhi mobilitas, gangguan akses dapat menghambat distribusi kebutuhan dan penyaluran bantuan. Dalam kondisi darurat, ketersediaan logistik perlu didukung personel siap siaga serta pembagian tugas yang jelas agar sumber daya dapat segera dimobilisasi ke wilayah terdampak.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Setiap organisasi perangkat daerah memiliki peran dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk saat terjadi bencana. Karena itu, Klaster Logistik dibentuk untuk mengoordinasikan berbagai kapasitas tersebut agar dapat bekerja bersama secara lebih efektif,” tegas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana, I Putu Agus Artana Putra.
Kegiatan penyusunan SOP ini dilangsungkan oleh BPBD Kabupaten Jembrana bersama BPBD Provinsi Bali dengan dukungan penuh dari Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana) pada 19–21 Oktober 2026. Proses penyusunan ini melibatkan organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, pengelola objek vital, relawan, media, serta berbagai pemangku kepentingan dalam rantai pasok kebencanaan.
Keterlibatan berbagai pihak sejak tahap awal diarahkan untuk membangun kesepahaman mengenai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing. Pedoman kerja bersama ini menjawab kebutuhan operasional secara konkret: siapa melakukan apa, kapan harus bertindak, dan bagaimana setiap pihak berkolaborasi saat situasi darurat berkembang cepat. Kejelasan ini diharapkan dapat mengurangi keterlambatan distribusi, kesenjangan pemenuhan kebutuhan, tumpang tindih peran, serta hambatan koordinasi di lapangan.
Pengelolaan logistik kebencanaan mencakup rangkaian yang luas, mulai dari pemetaan dan penyiapan sumber daya prabencana, perencanaan kebutuhan, penerimaan dan pencatatan bantuan, transportasi dan penyimpanan, hingga mobilisasi serta distribusi ke wilayah terdampak. SOP yang disusun menghubungkan seluruh tahapan tersebut dalam satu sistem kerja yang disepakati bersama.
Langkah strategis ini sejalan dengan Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Logistik Penanggulangan Bencana, yang menempatkan klaster sebagai wadah koordinasi berbagai organisasi dan pemangku kepentingan. SOP ini mengatur alur kerja klaster dalam tiga fase utama:
Prabencana: Fokus diarahkan pada kesiapan personel, pemetaan sumber daya, dan penguatan data.
Saat Keadaan Darurat: Klaster mendukung perencanaan kebutuhan, pencatatan bantuan, mobilisasi, serta distribusi.
Pascabencana: Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memperkuat respons terhadap kejadian berikutnya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jembrana, I Nyoman Winata, menambahkan bahwa SOP ini diharapkan menjadi acuan standar agar setiap instansi memahami kewenangan masing-masing. “Ke depan, koordinasi dengan instansi terkait dan simulasi perlu terus dilakukan agar mekanisme yang disusun benar-benar siap digunakan sebelum, saat, maupun setelah bencana,” ungkap I Nyoman Winata.
Penguatan Klaster Logistik di Jembrana juga membuka peluang kerja sama yang lebih erat dengan kabupaten tetangga dan wilayah terdekat. Jejaring lintas wilayah menjadi sangat relevan ketika skala dan dampak bencana membutuhkan mobilisasi sumber daya yang melampaui batas administratif Kabupaten Jembrana.
Provincial Manager Program SIAP SIAGA Bali, Ikhyaul Ihsan, menekankan pentingnya kesiapan bersama agar klaster dapat berfungsi optimal saat dibutuhkan.
“Penguatan Klaster Logistik bukan hanya tentang memiliki SOP atau Pedoman Kerja, tetapi memastikan setiap pihak memiliki pemahaman yang sama tentang peran, tanggung jawab, dan cara bekerja bersama ketika bencana terjadi. Program SIAP SIAGA bangga dapat mendukung proses kolaboratif ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan kesiapsiagaan logistik kebencanaan di Jembrana,” ujar Ikhyaul Ihsan.
Dengan kejelasan peran dan kesepakatan tata kerja yang matang, bantuan serta sumber daya dapat dimobilisasi lebih cepat saat akses terganggu. Di jalur strategis Bali–Jawa, kesiapan logistik prabencana menjadi kunci utama untuk menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta mencegah gangguan akses berkembang menjadi krisis distribusi yang lebih luas. Drm-MD
