Langkah Strategis Mempercepat Infrastruktur, Bupati Adi Arnawa Matangkan Pinjaman Daerah Bersama 3 Kementerian

BADUNG, MataDewata.com | Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengambil langkah strategis guna mempercepat penanganan kemacetan lalu lintas yang mengancam keberlanjutan pariwisata Bali. Pemerintah Kabupaten Badung mematangkan rencana pinjaman daerah melalui rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas di Puspem Badung, Senin (21/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Transfer Kemendagri Nasrun, Kasubdit Pembiayaan Daerah Siti Chomzah, Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna, dan Ketua Tim Pembiayaan Daerah Kemenkeu Mohammad Faisal Fahmi. Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa usulan pembiayaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, khususnya untuk meningkatkan konektivitas wilayah tengah Badung.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu dipersiapkan secara matang, baik dari aspek teknis maupun skema pembiayaan. “Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur ini direncanakan dengan baik, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung konektivitas antar wilayah,” ujarnya.

Usulan pinjaman ini diarahkan untuk koridor Gatot Subroto Barat, Canggu, Terminal Mengwi, hingga Werdi Bhuana. Selain jalan konvensional, Pemerintah Kabupaten Badung mengkaji opsi alternatif pada kawasan dengan kepadatan tinggi.

“Selain pembangunan jalan, kami juga sedang mengkaji sejumlah alternatif penanganan konektivitas pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah. Hal tersebut menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan sekaligus menjaga konektivitas kawasan,” ucap Bupati.

Ia menegaskan penyediaan infrastruktur harus berorientasi jangka panjang dan dari sisi finansial pinjaman dirancang melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur Persero dan Bank BPD Bali. “Dari sisi pembiayaan, usulan tersebut dirancang dengan tenor selama delapan tahun, 2027 hingga 2035, dengan masa tenggang pembayaran bunga selama 12 bulan dan masa tenggang pokok hingga tahun ketiga pembiayaan direncanakan melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur Persero dan Bank BPD Bali,” kata Bupati.

Kemampuan fiskal Badung dinilai sangat aman dengan indikator Debt Service Coverage Ratio mencapai 20,86, jauh di atas batas minimum 2,50. Pemerintah kabupaten memproyeksikan tambahan Pendapatan Asli Daerah seiring peningkatan aktivitas ekonomi dari dampak proyek ini.

Merespons paparan tersebut, Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna mengapresiasi kesiapan dokumen Pemerintah Kabupaten Badung, namun menekankan pentingnya mitigasi risiko. “Dalam proses penilaian, tidak hanya melihat aspek strategis, tetapi juga aspek teknis, kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, hukum, mitigasi risiko, serta koordinasi lintas sektor,” jelasnya.

Selanjutnya, usulan ini akan memasuki tahapan pertimbangan formal dan pemerintah kabupaten bersama tim teknis diminta terus mematangkan perencanaan agar realisasi proyek berjalan sesuai aturan. Hb-MD