Ekonomi Badung Tumbuh 5,59 Persen, Kemiskinan Turun Jadi 1,75 Persen

BADUNG, MataDewata.com | Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Badung dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Ibu Kota Mangupura. Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,59 persen hingga semester I 2026, sementara persentase penduduk miskin turun menjadi 1,75 persen dari 1,90 persen pada 2025.
Bupati Adi Arnawa menyampaikan capaian pembangunan itu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung memperingati HUT ke-17 Mangupura. Mengusung tema “Sidhikara Hitayah” dengan pesan “Semua Kekuatan Tercurah untuk Membangun Badung”, momentum ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, Selasa (17/11/2026).
Selain pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, Badung juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,72, meningkat dari 84,27 pada 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat 1,57 persen.
Adi Arnawa menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari angka kunjungan wisatawan maupun besarnya penerimaan daerah. Lebih dari itu, pariwisata harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggerakkan ekonomi lokal, serta menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.
“Pariwisata yang berkualitas bukan hanya diukur dari jumlah kunjungan, tingkat hunian, maupun penerimaan daerah. Lebih dari itu, pariwisata harus memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, menguatkan perekonomian lokal, melindungi warisan budaya Bali, serta menjaga keseimbangan alam dan lingkungan,” tegasnya.
Sejumlah program strategis turut menjadi bagian dari capaian pembangunan 2026. Di sektor pendidikan, Pemkab Badung mengalokasikan beasiswa sebesar Rp21,08 miliar bagi 3.368 penerima melalui program Beasiswa Nak Badung. Pemerintah juga menjalankan bimbingan belajar bahasa Inggris yang telah menjangkau 20.230 peserta dari tingkat TK hingga SMP.
Pada sektor kesehatan, inovasi pelayanan “Mantap Nak Badung” mencatat 6.780 layanan, mulai dari layanan sigap, home care, hingga penanganan gawat darurat. Sementara di bidang sosial, pemerintah melaksanakan program bantuan rumah layak huni yang menyasar lebih dari 400 rumah dengan dukungan anggaran sekitar Rp16,4 miliar.
Penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui program kredit Sidi Kumbara yang memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hingga April 2026, program kerja sama dengan Bank BPD Bali ini telah diakses 68 pelaku UMKM, dengan plafon kredit yang dapat diajukan mencapai Rp100 juta.
Di bidang infrastruktur dan lingkungan, Pemkab Badung melanjutkan pembangunan jaringan jalan baru untuk mengurai kemacetan, penanganan titik genangan, serta penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber. Berdasarkan data yang disampaikan Bupati, sekitar 70,2 persen timbulan sampah Badung telah dikelola dengan dukungan 47 unit TPS3R.
Meski mencatat berbagai capaian, Adi Arnawa mengakui Badung masih menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan terintegrasi. Mulai dari kemacetan di kawasan pariwisata, persoalan sampah, ketersediaan air bersih, banjir dan drainase, alih fungsi lahan, hingga ketimpangan manfaat pertumbuhan ekonomi.
Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak hanya mengejar capaian program maupun besarnya serapan anggaran. Setiap kebijakan dan kegiatan harus benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Nilai sebuah program bukan semata-mata besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat, ketepatan sasaran, mutu hasil, dan keberlanjutannya,” ujarnya.
Memasuki 2027, Pemkab Badung berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata berkualitas serta investasi berdaya saing. Adi Arnawa juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara tertib, efisien, dan memberikan hasil. Perencanaan harus menjawab masalah, penganggaran harus mendukung prioritas, pelaksanaan harus tepat waktu dan tepat mutu, serta evaluasi harus menunjukkan apa yang perlu diperbaiki,” tandasnya. On-MD



