Tanggapi Wacana UMP dan UMK, Bupati Badung: Jangan Tergesa-gesa
BADUNG, MataDewata.com | Menanggapi wacana penyesuaian UMP dan UMK yang tengah hangat bergulir, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Hal itu, disampaikan merespons munculnya berbagai usulan terkait pengupahan, termasuk adanya wacana penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung hingga menyentuh angka Rp5 juta per bulan.
Arnawa menegaskan pemerintah daerah menghormati usulan tersebut, namun penentuan UMK harus cermat dan tidak tergesa-gesa. Prosesnya wajib berlandaskan regulasi, indikator ekonomi yang valid, serta kajian mendalam forum bipartit dan tripartit.
“Saya tentu kita akan kaji lah dulu. Usulan boleh saja usulan, gitu kan. Tentu kita harus pertimbangkan dari berbagai aspek kan. Ada satu kriterianya yang harus kita lakukan. Makanya usulan boleh usulannya seperti itu, kita menghormati usulan itu,” tegas Arnawa saat merespon wacana kenaikan UMK, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, penetapan UMK harus diukur secara sistematis lewat indikator ekonomi dan daya beli warga. Oleh karena itu, usulan UMK Rp5 juta akan dikaji secara rasional terlebih dahulu bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Tapi tetap kami selaku pemerintah dalam hal ini bipartit/tripartit ini kan ya akan mencoba mengkomunikasikan dengan berbagai pihak apakah usulan Rp5 juta itu masuk akal nggak saat ini. Jadi kalau memang itu ternyata tingkat peningkatan pendapatan masyarakat kita ini sudah semakin meningkat, dan ternyata berdasarkan kriteria yang diatur di dalam menentukan besaran upah ini saya kira enggak ada masalah kalau memang disesuaikan,” ujarnya.
Meski mendukung penuh peningkatan kesejahteraan pekerja, pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan iklim usaha. Kebijakan pengupahan dinilai harus dihitung secara matang dan bijaksana agar mampu menguntungkan kedua belah pihak secara berkelanjutan.
“Tapi tetap kita akan lihat, kaji dengan matang, jangan tergesa-gesa karena ini kan menyangkut masalah di satu sisi beban oleh pengusaha kan. Kita juga harus memperhatikan juga jangan sampai nanti pengusaha terlalu banyak kita jepit sehingga tidak kondusif,” kata Arnawa.
Pemerintah daerah menilai keberadaan dunia usaha dan iklim investasi memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Keberlanjutan sektor usaha dipandang berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja serta pendapatan daerah secara keseluruhan.
“Karena pengusaha ini kan juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita di Badung khususnya,” tandasnya. On-MD
