Puspa Negara Usulkan Bantuan Operasional Polisi dan Insentif Petugas Lokal Demi Mencegah Maraknya Kriminalitas di Destinasi Wisata
BADUNG, MataDewata.com | Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara mengusulkan bantuan operasional polisi dan insentif petugas lokal demi mencegah maraknya kriminalitas di kawasan destinasi wisata. Langkah ini dipandang penting untuk menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan di tengah meningkatkan aksi kriminalitas seperti pencopetan, penjambretan, skimming, hingga penipuan money changer di kawasan destinasi wisata Kabupaten Badung menuai perhatian serius.
Karena itu, ia mendorong peningkatkan pengamanan berbasis ekosistem dan kearifan lokal. Pemberian bantuan operasional kepada instansi vertikal kepolisian dan penguatan peran petugas pengamanan lokal di lapangan.
“Ancaman kriminalitas ini hampir tiap hari kita dengar ada copet, jambret, skimming, penipuan money changer, dan hal-hal yang menyangkut perilaku buruk wisatawan. Sehingga kita mendorong bagaimana menciptakan model pengendalian berbasis ekosistem dan kearifan lokal,” ujar Puspa Negara saat ditemui sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPRD Badung, Kamis (17/9/2026).
Ia meminta agar kepolisian beserta unsur pengamanan daerah mendapatkan dukungan anggaran pendukung untuk patroli dan penjagaan.
“Di situ kita usulkan agar Bankamda, Linmas, termasuk Polresta dan Polda serta Polres Badung itu diberikan bantuan operasional, agar keamanan ini dan kenyamanan ini dijaga dengan baik terutama di destinasi. Misalnya dalam upaya untuk memperkuat patroli, kemudian penjagaan di tempat-tempat strategis, termasuk pembuatan tim gabungan,” ujarnya.
Penguatan keamanan dipandang mendesak mengingat pariwisata adalah tulang punggung PAD Badung. Rencana insentif berbasis UMK ini diusulkan melalui APBD Perubahan, dengan prioritas tahap awal menyasar wilayah rawan dan padat di kawasan Samigita (Seminyak, Legian, Kuta).
“Pendapatan Asli Daerah Badung yang meningkat signifikan, 8,7 triliun dari sektor PBJT ini tentunya harus dikembalikan ke sumbernya, ya terutama dari destinasi, karena destinasi lah penghasil 10% untuk perkuatan Pendapatan Asli Daerah,” tegasnya.
“Kita apresiasi Bupati dari perspektif sensitivitas Bupati untuk bisa menangkap beberapa usulan kita dari Fraksi Gerindra. Pecalang yang ada di destinasi pariwisata, dan kami ingin model Pecalang di destinasi yang pertama itu adalah yang di Samigita: Seminyak, Legian, dan Kuta. Itu yang harus diberikan insentif terlebih dahulu,” lanjutnya.
Sementara itu, terkait waktu pencairan, diharapkan segera diketok dalam pembahasan APBD Perubahan yang sedang berjalan.
“Karena ini sudah masuk anggaran perubahan, dan anggaran perubahan akan ditetapkan setelah Bupati menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi, maka kita menunggu di anggaran perubahan ini. Rumusnya adalah lebih cepat lebih baik diberikan kepada Pecalang,” tuturnya.
Soal besaran insentif, Puspa Negara mendorong agar acuan yang digunakan adalah UMK Kabupaten Badung, bukan UMP Bali. Menurutnya, standar UMK jauh lebih proporsional untuk mengapresiasi kerja para petugas pengamanan lokal.
“Kalau besarannya, menurut saya ada dua cara. Yang pertama bisa pakai UMP, yang kedua bisa pakai UMK. Menurut saya lebih baik kasih Upah Minimum Kabupaten. Kenapa? Karena UMK Badung lebih besar dari UMP provinsi. Kalau provinsi itu 3,2, kalau Badung kan 3,7. Jadi kami berharap agar diberikan kepada Pecalang sesuai dengan UMK Kabupaten Badung,” pungkasnya. On-MD
