DPRD Bali Dorong Pemisahan Skema UMP PMA dan PMDN untuk Lindungi Pengusaha
Agung Bagus Pratiksa Linggih Soroti Tingginya Investasi Asing yang Belum Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat
DENPASAR, MataDewata.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mendorong pemisahan skema Upah Minimum Provinsi (UMP) antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Langkah ini bertujuan melindungi pelaku usaha lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja di daerah yang bekerja di perusahaan milik PMA, sehingga pembahasan penyesuaian UMP Bali terus memuat gagasan baru.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau lebih akrab disapa Ajus Linggih, mengusulkan pemisahan skema tersebut dalam rapat terbatas yang membahas kenaikan UMP Bali. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti tingginya porsi investasi asing di Bali yang belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tadi juga saya mengusulkan kepada Apindo yang juga bagian dari Dewan Pengupahan. Bisa nggak UMP PMA itu dibedakan dengan UMP PMDN?. Karena investasi di Bali ini 70% PMA. Tapi kita nggak tambah sejahtera,” ungkapnya saat ditemui di Sekretariat DPRD Bali, Selasa (15/9/2026).
Ia menegaskan bahwa investasi asing seyogyanya mengisi sektor usaha yang tidak terjangkau pengusaha lokal dan bukan menjadi pesaing bagi pelaku usaha lokal. Karenanya, diperlukan skema yang tegas untuk memisahkan UMP PMA dan UMP PMDN agar tercipta keadilan ekonomi.
“Harapannya kan investasi asing itu bukan bersaing dengan pengusaha lokal. Investasi asing itu kan justru harusnya mengisi sektor-sektor yang tidak bisa diisi oleh pengusaha lokal. Makanya saya tadi mengusulkan bahwa bisa nggak upah ataupun UMP dari PMA itu dibedakan dengan PMDN,” kata Ajus Linggih.
Ia mengutarakan kekhawatirannya terhadap perekonomian Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata sehingga penting untuk berhati-hati dalam merumuskan kebijakan UMP akibat tingginya risiko dinamika ekonomi global.
“Bali ini tergantung dari faktor ekonomi global juga. Kita 7 juta lebih itu wisatawan asing, penduduk kita cuma 4 juta. Dan sektor pariwisata adalah sektor yang paling rentan. Ketika ekonomi global fluktuatif, otomatis orang pasti berhenti mikirin liburan dulu, pasti nyelamatin kebutuhan-kebutuhan lain dulu. Jadi sehingga risiko tuh pasti lebih tinggi,” pungkasnya. On-MD
